PPDI Banjarmasin Nilai Simulasi Pilkada Belum Ramah Difabel

  • Whatsapp
Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Slamet Riyadi (Fudail)

Banjarmasin, kalselpos.com – Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi Si Rekap di tingkat TPS dalam Pilkada serentak tahun 2020 dinilai belum ramah difabel.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin, Slamet Riyadi, pada awak media usai melakukan proses simulasi pencoblosan surat suara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin di halaman Gedung Sultan Suriansyah, Sabtu (21/11/2020) pagi.

Ia menjelaskan, jika ram (akses bagi penyandang disabilitas) yang ada di tempat simulasi tersebut masih cukup licin. Sehingga membuat penyandang disabilitas seperti istrinya yang memakai tongkat sebagai alat bantu berjalan

“Istri saya tadi hampir terjengkang saat turun melalui ram yang ada,” ucapnya pada awak media,

Selain itu, ia menilai peletakkan kotak suara yang disediakan KPU untuk menampung kertas surat suara juga masih terlalu tinggi.

“Kalau teman saya yang ukuran badannya kecil malah tidak sampai tangannya untuk memasukkan surat suara,” tukasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada KPU yang bertugas sebagai institusi penyelenggara pemilu agar bisa lebih meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

“Seperti peletakkan kotak surat suara, kemudian surat suara bagi teman-teman tunanetra. Selain itu akses ram yang ada juga jangan sampai terlalu licin,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekertaris PPDI Kota Banjarmasin, Akhmad Riad.

Menurutnya, masih ada beberapa kendala saat simulasi pencoblosan untuk disabilitas, karena jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu atau biasa disebut ram itu terlalu curam.

“Masalah kesulitan disini khususnya kaum disabilitas yang menggunakan kursi roda, kiranya harus memperhatikan ram. Soalnya terlalu curam,” ungkapnya.

Ia menambahkan, agar kiranya KPU Kota Banjarmasin perlu memperhatikan tunanetra saat pencoblosan 9 Desember mendatang, dikarenakan kertas suara yang masih belum dilengkapi huruf braille.

“Itu perlu diperhatikan KPU juga yakni bagi yang tunanetra saat pencoblosan. Karena surat suara masih tidak menggunakan huruf braille,” tambahnya.

Pria dengan sapan Raid itu pun berharap, agar pada saat pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang, KPU kota Banjarmasin sudah bisa mempersiapkan kekurangan untuk memudahkan disabilitas saat pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

Kendati demikian, Riad juga mengapresiasi KPU Kota Banjarmasin, karena untuk pelayanan dan penerapan protokol kesehatan sangatlah bagus.

“Alhamdulillah, kalau untuk protokol kesehatan dan pelayanan sudah sangat bagus,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Fudail
Editor : Zakiri