Pansus IV DPRD Kalsel Belajar Gagas Raperda Lansia ke Jatim

  • Whatsapp
Tim Pansus IV DPRD Kalsel melakukan Kunker ke Dinas Sosial Jatim.(ist) Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Banjarmasin, kalselpos.com – Persoalan jaminan perlindungan masyarakat Lanjut Usia perlu diperjuangkan. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalsel belum memiliki aturan hukum khusus yang jelas berupa Peraturan Daerah (Perda).

Untuk itulah hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk hadir melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat Lansia untuk melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke dinas sosial Provinsi Jawa Timur guna mengetahui arah kebijakan Pemda setempat terkait dengan perlindungan masyarakat Lansia, diantaranya untuk mengetahui berbagai produk hukum termasuk mengetahui berbagai program kerja.

Bacaan Lainnya

“Mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan
memfasilitasi masyarakat Lansia untuk memperpanjang usia
hidup dan produktif, mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan” ucap penggagas perlindungan masyarakat Lansia, HM Lutfi Saifuddin, (20/11).

Dari tim Pansus kali ini ada beberapa materi kajian yang dipertanyakan dari Kunker tersebut, yakni bagaimana arah kebijakan, sarana prasarana, implementasi jaminan sosial, kelembagaan terkait dan eksistensi dalam hal jaminan perlindungan.

Menurut Lutfi, jal penting lainnya adalah keberadaan masyarakat Lansia juga warga negara indonesia (WNI). Artinya semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuannya yang dimiliki dapat dikembangkan untuk mensejahterakan diri, keluarga dan masyarakat luas, sehingga tujuan pembentukan Raperda ini memberikan pedoman yuridis operatif.

“Di Kalsel penduduk Lansia tiap
tahun terus meningkat seiring dengan tren angka harapan hidup juga terus meningkat dari 65,55% pada tahun 2018 menjadi 68,92% tahun 2019 dan menjadi 69, 28 tahun 2020,” ungkap Lutfi.

Anggota Pansus itu juga menyampaikan, berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah penduduk Lansia di Kalsel sebanyak 321.633. Regulasi Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia peranan Pemda, masyarakat keluarga, dan dunia usaha memiliki kewajiban untuk mewujudkannya.

“Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Lansia di segala
aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan
kedudukan, hak dan kewajiban,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

 

Penulis : Sidik
Editor : Muliadi