Berita Nomor 4 , dari 10 Berita Paling Banyak Dibaca Dalam Sepekan :Kinerja Pemkab dan DPRD Tanah Laut terus menuai Kritikan

  • Whatsapp
Rapat kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan di Kota Surabaya ini mendapat kritikan dari masyarakat Tanah Laut.(ist)

Berita Nomor 4 , dari 10 Berita Paling Banyak Dibaca Dalam Sepekan :Kinerja Pemkab dan DPRD Tanah Laut terus menuai Kritikan

 

Bacaan Lainnya

Banjarmasin, kalselpos.com – Kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan “petinggi” kabupaten Tanah Laut  terus menuai kritikan.

Lontaran kritikan keras salah satunya disuarakan tokoh pemuda Tanah Laut, H Dony yang juga Ketua LSM Aliansi Nasional Kabupaten Tanah Laut.

Menurutnya, banyak janji-janji Bupati Tanah Laut, Sukamta dan wakilnya, Abdi Rahman yang sampai saat ini belum ditepati.

“Berbohong kepada masyarakat dengan janji-janji palsu, dan berbagi seolah-olah jika mereka terpilih akan menjadi pemimpin yang dermawan, namun apa yang terjadi setelah mereka terpilih,” ujar Dony kepada kalselpos.com, Minggu (15/11/2020).

Menurut putra tokoh masyarakat Tanah Laut yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Tanah Laut Tahun 1976  Mayor Affandie itu, begitu terpilih  mereka malah berselingkuh dengan para perusak alam dengan membiarkan para penambang Ilegal merampok hasil alam, dan lubang-lubang besar bekas galian tambang mereka biarkan menggangga.

“Lalu bagaimana dengan dana reklamasi dari penambang ilegal, siapa yang menerima dan mengambilnya dan bagaimana dana reklamasi tambang dari perusahaan tambang yang dititipkan ke Pemerintah Tanah Laut apakah sudah digunakan, dan apakah lubang lubang besar bekas galian tambang tersebut sudah ditutup kembali seperti semula, serta sudah di lakukan penanaman pohon setelah lubang-lubang besar tersebut ditutup,” bebernya.

Dony mengatakan, jangan-jangan dana reklamasi dari penambang ilegal raib tidak tahu arah, karena sudah ada pengkondisian dengan pemerintahan setempat, dan dana reklamasi yang ada malah tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga masyarakat hanya mendapatkan sengsaranya seperti banjir yang melanda dan sungai yang tercemar, serta pertanian yang rusak.

Dony menyatakan, disinilah fungsi dewan selaku wakil rakyat yang sudah digaji dan difasilitasi oleh negara, untuk mewakili  rakyat dan menyuarakan kesulitan dan permasalahan masyarakat yang sengsara akibat maraknya pertambangan ilegal.

“Kewajiban mereka anggota dewan untuk mengontrol dana reklamasi serta bagaimana hasil progres dari reklamasi tersebut apakah sudah sesuai, dan apakah lubang-lubang tersebut sudah tertutup seperti semula, serta melaporkan pertambangan ilegal dan temuan-temuan tersebut ke Polisi,” tegasnya.

Selain itu, beber Dony, saat ini banyak sekali permainan proyek di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, yaitu pekerjaan tidak sesuai speck dalam kontrak yang akhirnya kualitas pekerjaan di luar standar, dan  mengakibatkan kerugian bagi negara atau daerah karena belum apa-apa hasil pekerjaan tersebut  sudah rusak, sementara negara harus membayar penuh kontraktor tersebut.

“Mana anggota dewan Tanah Laut sebagai wakil masyarakat, yang sudah mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara.
Kami mau suaramu, dan kami mau kinerjamu untuk mengawasi proyek-proyek yang tidak sesuai speck dan banyaknya pekerjaan-pekerjaan dari kontraktor  yang sudah rusak,” cetusnya.

Bukan itu saja, Doni juga menyuarakan kekecewaan dengan kinerja manajemen Rumah Sakit H Boejasin yang sama sekali tidak peduli dengan akses jalan masuk yang sudah di hibahkan oleh PT Perembee dan sampai saat ini belum di aspal atau di cor, bahkan gelap gulita jika malam hari.

“Padahal itu rumah sakit daerah, fasilitas kesehatan bagi masyarakat Tanah Laut dan umum dari negara atau daerah untuk masyarakat banyak,” ujarnya.

Atas nama masyarakat Tanah Laut, Dony meminta anggota DPRD juga mengawal hal ini, bahkan jika perlu merombak  manajemen RS  H Boejasin  karena selain tidak peduli dengan akses jalan masuk dan penerangan jalan umum pada akses jalan masuk rumah sakit tersebut, Dony juga menerima laporan masyarakat tentang pemotongan jasa perawat dan karyawan rumah sakit tersebut.

“Fungsi kepala daerah untuk mensejahterakan  masyarakatnya, jangan sampai rakyat malah jadi sengsara sementara kroni-kroni mereka kaya raya, dan banjir serta kerusakan alam semakin melanda dan nyata,” tegasnya.

Kami menyuarakan ini, lanjut Dony,  semata demi keadilan dan membela masyarakat Tanah Laut, karena anggota DPRD yang di gaji dan difasilitasi oleh negara untuk mewakili rakyat, saat ini hanya diam, bahkan untuk rapat Banggar saja sampai harus ke pulau Jawa, sementara rakyat sengsara.

Dony juga sangat menyayangkan Proyek Strategis Nasional yang sangat bernilai tinggi dan pasti akan mensejahterakan masyarakat Tanah Laut yaitu pelabuhan Swarangan yang di peruntukan sebagai pelabuhan alternatif penumpang dan barang untuk menggantikan pelabuhan Trisakti, namun kabarnya saat ini malah di alih fungsikan dan jadi pelabuhan batu bara, biji besi, serta sawit, padahal pelabuhan tersebut adalah Proyek Strategis Nasional bantuan Pemerintah Pusat untuk Kalimantan Selatan khususnya Tanah Laut, namun malah tidak di serahkan ke PT Pelindo selaku badan usaha milik negara yang spesial dan ahli dalam mengelola pelabuhan.

“Jika pengelolaan tersebut diserahkan ke  PT Pelindo, maka masyarakat Tanah Laut pasti sejahtera, karena Tanah Laut akan menjadi kota pelabuhan seperti Banjarmasin dan lapangan kerja tentunya pasti akan terbuka, serta pasar dan ekonomi Tanah Laut pasti bergerak maju,” bebernya.

Dony menegaskan,  dirinya bersama masyarakat Tanah Laut serta LSM yang peduli dengan Kalimantan Selatan akan terus mengawal Pemerintahan Tanah Laut dan DPRD nya.

Saat dikonfirmasi kalselpos.com melalui pesan WhatsApp kepada Bupati Tanah Laut, Sukamta tentang hal ini, namun sampai berita ini ditulis belum memberikan jawaban meski tertera tanda di layar gawai pesan telah dibaca.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE