Kabid GTK belum dapat informasi adanya BSU tenaga pendidik non-PNS

  • Whatsapp
Abdul Rahim, Kabid GTK Disdikbud Provinsi Kalsel.(Anas Aliando)

Banjarbaru, kalselpos.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi mengumumkan akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk tenaga didik dan kependidikan non-PNS. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,6 Triliun.

Lalu bagaimana dengan tenaga didik dan kependidikan non-PNS di Kalsel. Terkait hal ini, Kabid Guru Tenaga  Kependidikan (GTK) Disdikbud Provinsi Kalsel, Abdul Rahim mengaku, belum mendapatkan informasi terkait adanya BSU bagi para guru non-PNS tersebut.

Bacaan Lainnya

“Saya belum dapat info soal itu. Kalau untuk jumlah, tenaga pendidik non-PNS cukup banyak, ada yang di sekolah negeri dan swasta,” ucap Rahim kepada kalselpos.com, Jumat (20/11/2020).

Meski begitu lanjut Rahim, apabila benar tenaga didik dan kependidikan non-PNS akan mendapatkan BSU, maka pihaknya menyambut baik.

“Tentu senang ya kalau memang benar ada BSU buat guru. Apalagi di masa sekarang ini, bisa membantu mereka,” ujar pria ramah namun tegas itu.

Rahim yang juga menjabat Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat itu memprediksi, BSU tersebut akan langsung masuk ke rekening masing-masing tenaga pengajar atau guru non-PNS tanpa melalui Disdik. Rahim menegaskan, saat ini masih menunggu edaran resmi dari Kemendikbud terkait informasi BSU tersebut.

“Informasinya harus jelas, biar para guru nantinya tidak bertanya-tanya kalau mereka tidak dapat,” tegasnya.

Seperti ramai diberitakan, Mendikbud, Nadiem Makarim menuturkan, alasan pemerintah memberikan BSU adalah untuk meningkatkan semangat para guru dan tenaga didik dalam memberikan pengajaran di tengah pandemi Covid-19.

“Kenapa kami melakukan, pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan di berbagai macam sekolah yang sudah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita di situasi pandemi ini,” ucapnya dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Selasa (17/11/2020).

Dia menyatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya membuat krisis di satu sektor saja, seperti kesehatan, tapi sektor ekonomi dan pendidikan pun terkena imbasnya. Oleh karena itu, bantuan itu akhirnya disalurkan.

“Ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi, dan kami menyadari ini,” ucap mantan bos Ojol itu.

Adapun persyaratan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS untuk menerima BSU. Pihaknya memiliki prinsip dalam mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria, sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Akses info pendaftaran bisa melalui info.gtk.kemdikbud.go.id.

“Ini kriterianya sangat sederhana, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta, dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker. dari program-program lainnya, dan juga tidak menerima Kartu Prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Na’im menuturkan, pencairan bantuan sudah bisa mulai dilakukan per Selasa 17 Nopember 2020. Dengan begitu, para guru, dosen dan tenaga didik dapat segera mendapatkan bantuan.

“Pencairan sudah bisa dilakukan sekarang. Bulan Nopember – Desember ini,” terang dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Selasa (17/11/2020).

Adapun masa berakhirnya bantuan adalah 30 Juni 2021. Jadi, mereka yang belum mendaftarkan diri tidak bisa mendapatkan BSU tersebut.

“Para pendidik dan tenaga pendidik itu punya kesempatan sampai 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE