Tanah Bumbu terima Penghargaan Terbaik Penanganan Stunting

  • Whatsapp
Piagam penghargaan yang diterima Pemkab Tanbu dari Kemendagri. (Ist)

Batulicin,kalselpos.com– Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Bangda memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) atas kinerjanya dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penurunan stunting.

 

Bacaan Lainnya

Apresiasi diberikan pada saat workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmark dan pembelajaran antar daerah yang dilaksanakan di Bali, pada tanggal 11 – 14 Nopember 2020.

10 perwakilan kabupaten yang menerima penghargaan dari Kemendagri.(Ist)

10 Kabupaten yang terpilih mendapatkan apresiasi dan penghargaan tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bima, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Malinau, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Tanah Bumbu terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara sharing pembelajaran dalam bentuk pameran bertemakan Cegah Stunting itu Penting.

Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si, saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 10 Kabupaten/kota terpilih mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan sharing pembelajaran praktek dalam upaya penanganan stunting di daerah masing-masing.

Dirjen Bina Bangda juga mengingatkan bahwa stunting merupakan program prioritas nasional sehingga peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting terintegrasi sangat penting.

“Terkait stunting ini, pemerintah daerah harus mendukung sepenuhnya dengan ditandai Komitmen Kepala Daerah. Karena kunci keberhasilan di daerah adalah komitmen Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/kota,” ucapnya.

Komitmen dari Kepala Daerah dalam membuat kebijakan khusus terkait penanganan stunting dimulai dari proses perencanaan sampai pada penganggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN/DAK dan sumber lain.

Selain itu peran SKPD selaku penanggungjawab 20 indikator pokok juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan penanganan stunting , sehingga jika ada indikator yang belum tercapai maka Kepala Daerah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Tanbu, Alfian, S.Pd, MA mengatakan berdasarkan hasil input data 8 aksi, Kabupaten Tanbu sudah melakukan input data sampai pada aksi 6, sehingga masih ada 2 aksi (aksi 7 dan 8) yang belum diinput, diharapkan sampai Desember nanti semua data sudah terinput dalam sistem web monitoring aksi bangda.

Hadir mewakil Pemkab Tanbu dalam workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmark dan pembelajaran antar daerah, yakni Kasubbid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Tanbu, Rahmasari, dan Fungsional Perencana Muda Bappeda, Hasanuddin.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Kristiawan/Rel-Hum
Editor: Bambang CE