Peran serta PUPR dalam rangka Tata Kelola Irigasi

Irigasi Utama.(Ilustrasi)

Batulicin,kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), gelar sidang Komisi Irigasi Kabupaten Tanbu, bertempat di Gedung TP PKK Tanbu, Senin (16/11/2020) kemarin.

H. Rahmat, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan saat membuka Sidang Komisi Irigasi.(Ist)

Sidang Komisi Irigasi Tahun 2020 ini, dibuka oleh Bupati Tanbu, H. Sudian Noor diwakili Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan, H. Rahmat.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutanya, Bupati mengatakan menyambut baik dengan dilaksanakan sidang Komisi Irigasi tahun 2020.

Bupati mengharapkan melalui sidang Komisi Irigasi ini, para peserta dapat mendiskusikan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) serta permasalahan irigasi yang menjadi kendala di Tanbu.

“Harapannya melalui Sidang Komisi Irigasi ini agar rencana tanam di Tanah Bumbu bisa serentak dilaksanakan,” ujarnya.

Sektor pertanian di Tanbu masih mengandalkan tadah hujan. Artinya rencana tanam masih sangat tergantung dari musim hujan.

Untuk itu, Pemkab Tanbu sangat berharap komitmen semua pihak, terkhusus kepada para peserta sidang Komisi Irigasi Tanbu untuk melakukan berbagai upaya dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan guna memberikan rekomendasi penyelesaian permasahan irigasi yang ada di daerah ini.

“Sehingga nantinya dapat mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu,” tutur Rahmat.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Tanbu melalui Kabid Sumber Daya Air, Hendra Jaya, kepada kalselpos.com Selasa (17/11) mengatakan, bahwasanya dilaksanakannya sidang tersebut dalam rangka untuk mensosialisasikan peran Komisi Irigasi dalam rangka mengelola jaringan ke irigasian di Bumi Bersujud.

Selain itu, sebagai arah untuk menentukan dan merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam tahun 2021.

Kemudian mengevaluasi hasil tata tanam tahun 2020, serta mendapatkan sumber informasi terkait dengan cuaca tahun 2021.

“Tujuan lainya yaitu untuk menentukan daerah irigasi prioritas dalam penyusunan dokumen RP2I, serta merumuskan rencana tahunan penyediaan pembagian dan pemberian air irigasi yang efesien bagi pertanian dan keperluan lainnya, serta membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan bencana alam lainnya,” papar Hendra Jaya.

Perlu diinformasikan, pada agenda sidang Komisi Irigasi dihadiri oleh Bappeda, PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Kepala Satuan Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kotabaru, PDAM Bersujud, Balai Penyuluh Pertanian, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Konsultan Pendukung Pelaksana IPDMIP, dan Tim ISAI Regional 5 Kalsel.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Kristiawan
Editor: Bambang CE

Pos terkait