Perda RTRW harus Cepat Selesai, atau “diambil” Kementerian ATR

  • Whatsapp
Arufah Arif

Banjarmasin, kalselpos.com – Pembentukan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021 – 2040 Banjarmasin, nampaknya harus cepat dilakukan. Sebab setelah aturan itu diterbitkan, maka harus disusul terbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Selain itu, juga ada instruksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), kalau RTRW yang awalnya direncanakan skala 1 : 5.000, dikembalikan menjadi 1 : 25.000. Jadi perlu penyesuaian,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin Arupah Arif, kepada wartawan, Senin (9/11/2021).

Advertisements

Bacaan Lainnya

Menurutnya, substansi terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memang harus dikeluarkan, kebijakan itu menentukan zonasi dan harus didasari oleh peraturan walikota (Perwali).

“Kemarin, kita bersama dewan Tarakan dan Yogyakarta diundang Kementerian ATR untuk rapat koordinasi pembentukan RTRW. Saat itu diintruksikan RTRW harus skala 1 : 25.000 dan RDTR dikeluarkan juga,” jelasnya, di sela rapat paripurna kesepakatan KUA/PPAS APBD Banjarmasin 2021.

Dikatakannya, pembentukan Perda RTRW tersebut diminta diselesaikan dalam kurun waktu dua bulan setelah rekomendasi dari Kementerian ATR itu keluar. “Bila tidak selesai maka Perda RTRW diambil alih kementerian. Kemudian Perwali RDTR diselesaikan 15 hari setelahnya,” sebutnya.

Menindaklanjuti itu, Ketua Pansus Raperda RTRW Banjarmasin ini mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti instruksi Kementerian ATR tersebut. “Besok kemungkinan kami harus rapat koordinasinya,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Aspihan Zain

Advertisements