Penyegelan bangunan Pelaihari City Mall disesalkan Sejumlah Pihak

  • Whatsapp
Jalan kawasan akses ke RSUD H Boejasin sudah dibuatkan PT Perembee jauh sebelum RSUD tersebut dibangun.(ist)

Banjarmasin, kalselpos.com – Tindakan penyegelan yang dilakukan Pemkab Tanah Laut (Tala) terhadap bangunan Pelaihari City Mall pada 19 Juni 2020 lalu, disesalkan sejumlah  pihak karena menimbulkan polemik dan harus dibawa ke ranah hukum.

“Harusnya pemerintah selaku pengayom masyarakat atau pelayan masyarakat membantu atau memikirkan bagaimana agar roda ekonomi dan lapangan kerja tetap terbuka di saat adanya Covid-19,  bukan malah menyegel proyek padat karya yang akhirnya menutup lapangan kerja dan terjadinya banyak PHK,” ujar  Dony, salahsatu tokoh masyarakat Tanah Laut yang juga Ketua LSM Aliansi Indonesia cabang Tanah laut kepada kalselpos.com, Sabtu (7/11/2020).

Bacaan Lainnya

Dony mengatakan, sekalipun penyegelan tersebut sudah sesuai prosedur dan sudah berdasarkan Peraturan Mendagri tentang Penertiban IMB, hal tersebut  sangat tidak pantas dilakukan mengingat proyek tersebut adalah proyek mercusuarnya Kota Pelaihari atau sebagai  bukti kota Pelaihari maju dan berkembang di bidang pembangunan.

“Adanya mall di sebuah kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten tersebut bukan kabupaten yang tertinggal,” cetusnya.

Dony mengatakan, kalau mau jujur, selama ini mana ada pengusaha lokal yang mau membangun mall untuk kotanya, paling mereka hanya berinvestasi di bidang tambang, sarang burung, ataupun perkebunan.

“Jika tidak ada yang peduli dengan pembangunan dan kemajuan kota Pelaihari,  lalu ada pengusaha dari kota lain yang peduli untuk turut serta membangunkan kota Pelaihari,  bukankah harusnya kita berterima kasih dengan mereka,” ungkapnya.

Dony meminta Pemkab Tala jangan malah mempersulit bagi mereka yang ingin turut membantu kemajuan pembangunkan kota dan membukakan lapangan kerja kepada masyarakat di Kabupaten yang berjulukan ‘Bumi Tuntung Pandang’ tersebut.

“Coba kita lihat periode H Sukamta – Abdi Rahman,  apa ada pembangunan atau proyek besar fasilitas umum buat masyarakat yang sudah mereka kerjakan,” tanya Dony.

Jika mall ini selesai, papar Dony,  lalu beliau – beliau ini yang potong pita, bukankah ini prestasi dan sebuah kebanggaan buat Tanah Laut karena masa kepemimpinan H Sukamta – Abdi Rahman, kabupaten Tanah Laut yang dulunya di kenal sebagai kota transmigrasi sekarang sudah punya mall dan punya kota satelit.

“Semoga hati pemimpin – pemimpin kabupaten Tanah Laut ini di berikan hidayah agar mereka memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya dan memikirkan kemajuan kota yang di pertanggungjawabkannya,” harapnya.

Dony juga menyentil tentang slogan Sukamta – Abdi Rahman saat kampanye yaitu ‘Desa dibina – Kota di tata’ bukan hanya sekedar angin surga saat pemilihan bupati saja.

“Ini merupakan hutang yang harus mereka bayar, karena janji adalah hutang,” tegasnya.

Mewakili masyarakat Tanah Laut, Dony  berharap semoga tokoh asli daerah seperti H Nurdin, bapak Adriansyah mantan Bupati dan H Iyan mau ikut membantu menyelesaikan konflik ini, agar jangan terus  berlarut – larut karena hanya merugikan masyarakat banyak.

“Apalagi pihak PT Perembe selain memberikan hibah 10 hektare lahan untuk RSUD H Boejasin,  juga sdh membuatkan jalan akses ke rumah sakit  tersebut jauh sebelum di bangunnya rumah sakit,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE