Perda Pendidikan “perlu” Pasal untuk kesejahteraan Honorer

  • Whatsapp
Matnor Ali

Banjarmasin, kalselpos.com – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menilai, Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan perlu dilakukan direvisi, agar memiliki acuan dalam menunjang kesejahteraan guru honorer.

“Kepastian bagi kesejahteraan guru honorer itu, diantaranya terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR),” ujar Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan.

Advertisements

Bacaan Lainnya

Menurutnya, tahun ini para guru honorer menyampaikan keluhan, pada moment lebaran kemarin, mereka tidak mendapatkan tunjangan atau THR.

“Hal itu yang jadi tuntutan para guru honorer K2, agar dibayar THR. Dan kami sudah rapat dengan Dinas Pendidikan membahas masalah ini,” ungkapnya.

Namun jelasnya, menjadi dilema bagi pemerintah kota sebab pembayaran tunjangan yang biasanya jelang Hari Idul Fitri hingga jadi THR itu, berbenturan dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 44 tahun 2020, sedang tenaga honorer tidak masuk katagori.

“Satu sisi keprihatinan, tapi sisi lain melanggar aturan jika diberikan. Sebab menyalahi aturan pengeluaran uang negara,” terang Matnor Ali.

Pihaknya ingin, agar kedepannya tidak terjadi masalah serupa, maka perlu dilakukan revisi Perda tentang pendidikan dengan menambah satu pasal bagi kesejahteraan guru honorer.

“Tahun 2021 bisa kita bahas secepatnya itu, kami harap pemerintah kota bisa memikirkan ini,” tekannya.

Diketahui, jumlah guru honorer K2 yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlahnya mencapai 79 orang. Namun setiap bulan mereka digaji pemerintah kota sebesar Rp1,6 juta.

“Jadi istilahnya THR yang diminta itu, sebut saja gaji ke-13 untuk mereka,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Aspihan Zain

Advertisements