Pemprov Kalsel sempurnakan data Kemiskinan

  • Whatsapp
Roy Rizali Anwar, Pj. Sekdaprov Kalsel.

Banjarbaru, kalselpos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus berupaya untuk menyempurnakan data kemiskinan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) data kemiskinan yang dipimpin Pj. Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar di Ruang Rapat H. Maksid, Setdaprov, Kamis (15/10) siang.

Bacaan Lainnya

Adapun salah satu poin dalam rakor yaitu dengan mendorong pihak kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran data di daerah masing-masing.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira menyebut, tujuan utama dari rakor ini adalah membahas pemutakhiran data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sepakat untuk mendorong pemutakhiran data di kabupaten kota. Seperti diketahui bersama,  ketika bansos akan disalurkan, baik berupa sembako maupun tunai, ternyata data tidak akurat.  Ke depan, kita tidak ingin lagi seperti itu,” ujarnya usai rakor.

Diharapkan, dengan pemutakhiran data, maka masalah seperti pendistribusian gas LPG 3 kilogram yang tidak merata dapat teratasi.

Fajar menyebut, pendataan by name by address bukan menjadi masalah. Hal itu karena acuan, prosedur dan tata cara sudah jelas dan lengkap.

“Prosedur dan petunjuk sudah lengkap. Jadi tinggal melaksanakannya. Memang dibutuhkan kemampuan memadai dari orang-orang di tingkat desa dan kelurahan,” terangnya.

Fajar Desira menerangkan, sesuai aturan, pemutakhiran data harus dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, bahkan lebih baik lagi setiap 3 bulan dengan berbasis desa atau kelurahan.

Dari hasil rapat ini juga, Pj. Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, memerintahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan data di Kalsel.

Salah satu tugas oleh tim nantinya akan melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota, sebab kegiatan pemutakhiran data MBR dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Siti Nuriyani menuturkan, rapat mengarah kepada konsolidasi data kemiskinan antar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Khusus di Dinas Sosial, ada data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari warga desa sendiri yang  dirumuskan melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Data itu ditetapkan dan dibuatkan berita acara, lalu disampaikan ke Dinsos kabupaten kota masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya Dinsos kabupaten kota membuat surat ke bupati kemudian disampaikan ke Kemensos untuk dimasukkan dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun, sebelum masuk DTKS, data itu diverivali (verifikasi dan validasi) oleh Dinsos Kabupaten/kota dan Kemensos.

Lantaran pandemi Covid-19, pemutakhiran data di Kemensos menurutnya terhambat karena tim tidak dapat ke lapangan.

“Data terakhir kita di Kemensos adalah per Januari 2020, yakni tercatat ada 314.559 rumah tangga yang masuk dalam DTKS. Pada peraturan menteri yang baru, verivali dilakukan setiap 3 bulan. Pada saat tiga bulan pertama di 2020,  kita disibukkan dengan pandemi Covid, sehingga Kemensos dan kami tidak bisa turun ke daerah apalagi dengan dana di refocussing,” terangnya.

Nuriyani mengatakan, pada bulan Juli, dilakukan pemutakhiran dan dilakukan finalisasi kembali pada 2 Oktober.

“Saat ini kami masih menunggu penetapan dari Kemensos terhadap data bulan Oktober tersebut. Apakah jumlah 314.559 dalam DTKS itu bertambah atau berkurang, ini masih kita tunggu kabar dari Kemensos,” jelasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE