Terlibat politik Pilkada, TNI dan Polri juga ada sanksi

Ketua Bawaslu Tanbu, Kamuludin Malewa SE MAP. (Ist)

Batulicin, kalselpos.com – Ternyata tidak hanya ASN, TNI Polri juga bisa dikenakan sanksi baik adminitrasi ataupun pidana bila terlibat politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Tanah Bumbu, Kamiludin Malewa SE MAP melalui pesan singkatnya kepada kalselpos.com , Minggu (18/10) sore. 

Inilah penjelasan Ketua Bawaslu Tanah Bumbu, Kamiludin Malewa. 

Dasar Hukum

Undang-Undang momor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota nenjadi Undang-Undang.

Pertama Undang-Undang  nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa, peraturan Komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 tentang, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan /atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.

Dijelaskannya, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, srmuanya yang berkaitan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c menyatakan, kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. 

Kemudian berdasarkan pasal 71 ayat (1) menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Lebih lanjut lagi beber Kamiludin Malewa, Undang-Undang  nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 29 huruf g menyebutkan, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 29 huruf j kepala desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah.

Pasal 30 ayat (1), kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 30 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 51 huruf g menyebutkan, perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 51 huruf j menyebutkan, perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Pasal 52 ayat (1), perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 52 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 70 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan,
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Kemudian untuk pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Dalam peraturan perundang undangan, sanksi ada dua, pertama administrasi, kedua sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi sebagaimana telah saya sampaikan di atas,” terang Kamiludin Malewa. 

Untuk itu ia himbau kepada para calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan untuk tetap memperhatikan aturan dan koridor yang sudah ditentukan

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)” ungkap Ketua Bawaslu Tanbu. 

Dia juga menegaskan, untuk Ketua RT  tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada, dan PKPU tentang kampanye serentak tahun 2020 akan tetapi dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD Pasal 8 angka 5 menyebutkan pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Kristiawan
Ediror: Bambang CE