Supian HK Desak Pemerintah Terbitkan Salinan UU Omnibus Law

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK. (dik)

Banjarmasin, kalselpos.com– Hasil keputusan rapat lintas sektoral melibatkan unsur DPRD Kalsel, Forkopimda, LSM, FKUB, perguruan tinggi, serikat pekerja, elemen mahasiswa serta tokoh masyarakat mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan isi salinan Undang-Undang (UU) Omnibus Law.

Karena hingga saat ini beberapa pihak berkepentingan belum menerima hasil yang jelas perihal isi dari aturan yang saat ini menuai penolakan di seluruh daerah tidak terkecuali Kalsel.

Bacaan Lainnya

“Secepat mungkin untuk meminta pemerintah mengeluarkan isi UU Omnibus Law sebanyak 905 halaman ini dan jangan sampai kita semua terhasut Hoax,” ujar Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK kepada kalselpos.com, Selasa (13/10).

Dikatakannya, UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak memberatkan masyarakat yang terdampak dari kebijaksanaan tersebut, oleh karena itu regulasi ini akan dikaji kembali secara mendalam dan komprehensif.

“Kami berharap adanya secerah harapan revisi UU Omnibus Law dapat dilakukan. Pasalnya aspirasi yang yang telah ada di DPRD Kalsel telah didengar langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya sembari mengatakan yang baik kita lanjutkan, dan ada kekurangan direvisi bersama-sama.

Terkait adanya informasi ketidakpuasan mahasiswa atas keberangkatan Ketua DPRD Kalsel beserta rombongan, ia sangat memaklumi, hal itu sangat wajar. Namun karena kontroversi UU Omnibus Law ini terjadi penolakan hampir di seluruh daerah di Indonesia, maka tentu Pemerintah Pusat akan mengambil sikap yang bijaksana

“Ketidakpuasan itu wajar sebagai bagian dari demokrasi,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi