Tim Kuasa Hukum BHD laporkan dugaan pelanggaran Kampanye Pilkada Kotabaru ke Bawaslu

Tim Kuasa Hukum BHD menyampaikam laporan dugaan pelanggaran kampanye ke Bawaslu Kotabaru.

Kotabaru, kalselpos.com – Tim kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, Burhanuddin – Bahrudin (BHD) melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye, diduga dilakukan oknum ASN Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang memihak kepada salahsatu Paslon di Pilkada setempat.

Bacaan Lainnya

“Kami melaporkan ada tiga dugaan pelanggaran, pertama terkait indikasi keterlibatan salahsatu ASN yang memihak kepada salahsatu paslon,” ujar Tim Kuasa Hukum BHD, M Hafidz Halim SH didampingi Rahmadi SH, kepada wartawan, Jumat (8/10) sore, usai melapor ke Bawaslu Kotabaru.

Menurutnya, ada oknum ASN yang ikut menyatakan mendeklarasikan diri sebagai pendukung salahsatu paslon. Dan itu dinilai suatu bentuk hukum dugaan pelanggaran di Pilkada bahkan adalah unsur pidana.

“Nah, itu nanti dari pihak Bawaslu Kotabaru meluruskan terkait penegakan hukumnya,” ucap keduanya.

Kemudian ada pula keterlibatan dari pihak aparat desa kepada salahsatu paslon. “Aparat desa itu dengan menggunakan atribut berupa baju timses salahsatu paslon mendatangi pos pemenangan, dan itu juga bentuk suatu pelanggaran,” sebut Halim.

Sementara pelanggaran ketiga yaitu, mengenai bantuan sosial dari pemerintah, yang diduga dimanfaatkan oleh salahsatu paslon. “Pada acara penyerahan bantuan sosial berlambang salah satu dinas atau SKPD, disitu terlihat salahsatu pasangan calon menyerahkan bantuan kepada warga. Bukti fotonya kita serahkan ke Bawaslu, foto dengan mengancungkan jari yang mengisyaratkan nomor urut pasangan tersebut,” jelasnya.

“Artinya kami patut menduga adanya pihak pihak dari pemerintah atau oknum pemerintah daerah yang membiarkan dan tidak netral. Meski adanya indikasi dukungan kearah paslon dan ini merupakan bumbu -bumbu demokrasi agar demokrasi tercipta dengan sehat,” cecarnya.

Sementara, ditambahkan Rahmadi SH, menghimbau kepada masyarakat agar terus memantau jalannya tahapan Pilkada setempat agar aman nyaman dan bersih.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru Mohammad Erfan mengatakan, sebagai tindaklanjut laporan itu, Baswaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang telah dilayangkan.

“Kajian awal itu kami lakukan selama dua hari, apakah sarat Formil dan sarat materil terpenuhi,” tegas M Erfan.

Apabila belum terpenuhi maka syarat Formil dan materil itu bisa dilengkapi oleh pelapor dan diberi waktu dua hari.

Kajian awal untuk menentukan isi yang diduga pelanggaran tersebut, apakah jenis pelanggaran dugaan tindak pidana Gakkumdu atau jenis pelanggaran per Undang -undangan atau secara administratif dan hukum lainnya.

“Ini paling tidak ada tiga yang akan menentukan, kalo misalnya berdasarkan kajian pelanggaran undang undang lainnya maka kami akan melakukan penelusuran terhadap proses itu dan proses nya terhadap intansi terkait dan berwenang. Kalo ada unsur pidana 1×24 kami akan meneruskan ke Gakkumdu. Jadi tunggu aja informasi selanjutnya, ini akan kami laporkan,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Ardiansyah
Editor : Aspihan Zain