Berita Nomor 4 , dari 10 Berita Paling Banyak Dibaca Dalam Sepekan :Pemkab Tapin Minta Pemprov dan Pemilik Lahan Bisa Berdamai

Baliho bertuliskan penutupan jalan pada tanggal 14 Oktober 2020 di ruas jalan Nasional Tapin - Marabahan Desa Sungai Puting

Berita Nomor 4 , dari 10 Berita Paling Banyak Dibaca Dalam Sepekan :Pemkab Tapin Minta Pemprov dan Pemilik Lahan Bisa Berdamai

Rantau, kalselpos.com – Rencana penutupan jalan lintas Kabupaten Tapin – Marabahan yang tepat berada di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara atau perbatasan jalan Layang Hasnur oleh Pemilik lahan H Syaharani (Pambakal Isah), membuat Pemerintah Kabupaten Tapin mengambil langkah cepat.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, 8 (delapan) hari kedepan jalan akan ditutup paksa dan tidak ada yang boleh melintas di jalan tersebut sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi atas lahan yang sudah dijadikan jalan nasional di Kalimantan Selatan.

Pertemuan difasilitasi Oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Tapin Gt Ridha Jaya dan mengundang pihak Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP, Camat CLU dan Kepala Desa Sungai Puting bertempat Kantor Bupati Tapin, Rabu (7/10/2020).

Pria dengan sapaan Jaya itu menjelaskan, adanya penutupan ini tentunya dapat mengganggu arus lalus lintas warga masyarakat menggunakan jalan tersebut baik barang dan jasa serta layanan umum.

“Semoga pihak pemilik lahan melalui pengacaranya dan Pemprov Kalsel bisa duduk bersama kembali membicarakan penutupan jalan agar tidak dilaksanakan,” ucapnya pada awak media.

Menurutnya, sesuai kesepakatan pada 9 juli 2020 pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi masih belum menemukan yang titik terang atau lainnya, sehingga pemprov belum bisa membayarkannya kepada pemilik lahan.

Ia menambahkan, apabila kesepakatan pada 9 juli 2020 dijalankan, terkait pembayaran ganti rugi lahan tentunya akan dibayarkan oleh Pemprov Kalsel. Sebaliknya, kalau ada masalah lain tentunya Pemerintah Kabupaten Tapin tidak tahu.

Pasalnya, status lahan yang dijadikan jalan nasional dilakukan tim Provinsi telah dihibahkan ke Balai Jalan Nasional Wilayah Kalimantan. Alhasil Pemerintah Kabupaten Tapin tidak ikut dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Terkait penutupan jalan, pihaknya nanti akan berkoordinasi dan menyampaikan kepada Pemerintah Pemprov Kalsel dalam hal ini PUPR. “Tetapi kalau tidak pihaknya langsung datang menyampaikan hasil pertemuan yang kita lakukan,” sambungnya.

“Semoga saja ketika sudah dilakukan mediasi perdamaian, penutupan jalan itu tidak jadi dilakukan, karena pemerintah daerah sendiri dalam suasana pandemi Covid-19 tengah melakukan pemulihan ekonomi, kalau jalan ditutup tentunya berdampak pada semua sektor termasuk perekonomian jadi terganggu,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Sungai Puting, Khairin Noor yang juga berharap agar jangan sampai terjadi penutupan jalan nasional di wilayah desa yang dipimpinnya itu.

“Mudahan pertemuan ini bisa menyelesaikan masalah tanpa menutup jalan, “ujarnya.

Adapun lahan yang menjadi dasar untuk di tutup jalan naaional sepanjang 200 meter lebar 25 meter berada di Desa Sei Puting Kec CLU jalan Nasional Pemprov kalsel Tapin – Marabahan tepatnya berbatasan jalan hauling Hasnur.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Abdillah
Editor : Zakiri