Tak hanya Mahasiswa, Siswa SMK/STM Banjarmasin Juga Ikut Aksi Penolakan Omnibus Law

Siswa SMK/STM Banjarmasin terlihat ikuti aksi penolakan Omnibus Law di Banjarmasin

Banjarmasin,kalselpos.com – Gelombang penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10/2020) lalu, terus disuarakan, tak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Massa mahasiswa lintas kampus terus berdatangan memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (8/10/2020) pagi.

Bacaan Lainnya

Pantuan media di lapangan, ribuan massa dari mahasiswa kompak mengenakan jaket almamater asal perguruan tinggi masing-masing itu berkumpul di depan halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin,

Dengan mengacungkan berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan dan kecaman, massa mulai turun ke jalan mengarah ke gedung Sekretariat DPRD Kalsel.

Menariknya, dalam aksi kali ini bukan hanya diikuti oleh mahasiswa saja, sejumlah pelajar SMA/SMK turut bergabung menyuarakan aspirasi.

Setibanya di areal depan gedung megah wakil rakyat itu, langsung terdengar teriakan yel-yel yang membakar semangat dan menyanyikan lagu perjuangan dari massa aksi.

“Satu komando!,” teriak salah satu pentolan aksi. “Satu perjuangan!,” sahut para massa aksi yang lain.

Massa terus-terusan mencoba ingin masuk ke Rumah Banjar, namun mereka dihadang barikade aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan penjagaan yang sangat ketat.

“Masuk, masuk, masuk,” teriak sejumlah aksi massa yang suaranya terdengar.

Aksi ini sempat diselipi ketegangan antara massa dengan aparat. Sebab massa terus memaksa masuk gedung dewan. Hingga terjadi aksi saling dorong antara aparat dan massa.

Diketahui, aksi ini tidak lain bertujuan mendorong anggota DPRD Kalsel untuk menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Bahkan mereka mengaku akan tetap bertahan di gedung parlemen daerah itu sampai ada respon baik dari anggota DPRD Kalsel, khususnya komitmen dalam mendorong orang nomor 1 di Indonesia mengeluarkan Perppu tersebut.

“Sebab aksi media atau aksi apapun tak mempan saat ini. Sehingga kita harus meningkatkan skala aksi mogok yang lebih radikal lagi,” tegas Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan Ahdiyat Zairullah.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Hafidz
Editor : Zakiri

Tinggalkan Balasan