DPRD Kalsel Sahkan Perda Retribusi Jasa Umum

Ketua Pansus DPRD Kalsel, H Haryanto

Banjarmasin,kalselpos.com– Revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum telah disahkan oleh DPRD Kalsel dalam rangka mengakomodasi penambahan objek dan perubahan tarif retribusi jasa umum.

“Perda tersebut perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan penambahan objek dan perubahan tarif,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus), H Haryanto dalam rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (08/10/2020).

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, Perda Nomor 14 tahun 2011 ini sudah beberapa kali mengalami perubahan menjadi Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Perda nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda nomor 14 Tahun 2011.

“Ini karena adanya beberapa perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pelayanan persampahan,” paparnya.

Berdasarkan hasil rapat dan kegiatan yang telah dilakukan, sambung Haryanto, disepakati materi Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 14 tahun 2011.

Dengan beberapa catatan, diantaranya Pansus memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bertugas di laboratorium kesehatan daerah dengan mengubah komposisi jasa sarana prasarana serta jasa pelayanan menjadi 50 : 50.

“Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya sarana dan biaya bahan yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan sebesar 50 persen ditambah jasa pelayanan sebesar 50 persen,” sebut anggota DPRD Dapil 1 Banjarmasin ini.

Ia memberi solusi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun jenis pelayanan dan tarifnya belum dicantumkan dalam lampiran perda ini, selain memberikan beberapa rekomendasi kepada pemprov, yakni melakukan perubahan nomenklatur Laboratorium K3 (Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja) menjadi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Menerbitkan Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda ini, paling lambat enam bulan setelah perda ini ditetapkan,” tutupnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi

Tinggalkan Balasan