Tak Penuhi Unsur, Gakkumdu Kalsel Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu BirinMu

Gakkumdu Bawaslu Kalsel resmi menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang disangkakan kepada paslon BirinMu (Hafidz)

Banjarmasin,kalselpos.com – Perjalanan dari pelaporan dugaan kasus pelanggaran pemilu yang dilayangkan oleh Jurkani kepada pasangan BirinMu akhirnya sampai diujung jalan.

Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel pada awal media dalam jumpa persnya di kantor Bawaslu Kalsel, Rabu (7/10/202/) siang.

Bacaan Lainnya

Keputusan tersebut menyatakan untuk menutup kasus ini dikarenakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

Hal ini diputuskan dalam rapat pleno yang digelar oleh Bawaslu Kalsel bersama pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Polda Kalsel dalam Sentral Gakkumdu, Selasa (6/10/20).

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Bawaslu Kalsel, Rabu (7/10/20) siang.

Azhar mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian selama 5 hari dan telah mendengarkan keterangan para saksi dan ahli hukum pidana.

“Maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalsel yang terdiri atas unsur Bawaslu Kalsel, Polda Kalsel dan Kejaksaan Tinggi Kalsel menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut, pertama, tidak terdapat adanya janji-janji dan ucapan ajakan untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, tidak ditemukan fakta dari keterangan para saksi mengenai siapa yang memberi pecahan uang 50.000 tersebut. Ketiga, tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dan lainnya, serta tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lainnya,” jelas pria yang akrab disapa Aldo ini.

Aldo menjelaskan, berdasarkan fakta hukum tersebut, dugaan tindak pidana pemilihan dengan pelapor atas nama Jurkani tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan

“Karena tidak cukup bukti dan tidak ada persesuaian keterangan para saksi untuk keterpenuhan unsur-unsur sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2020,” tukasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Hafidz
Editor : Zakiri