Bank Kalsel paparkan capaian kinerja kepada Pemprov

Dirut Bank Kalsel, Agus Syabarrudin (kiri) bersama Plh Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.(ist)

Banjarmasin,kalselpos.com– Dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan modal inti bank, Bank Kalsel ajukan penambahan modal kepada Pemerintah Provinsi Kalsel
dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Setda Provinsi Kalsel, Senin (5/10).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
No.12/POJK.03/2020 terkait Konsolidasi Bank Umum.

Bacaan Lainnya

Rakor dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Syaiful Azhari, Kepala Badan Keuangan Daerah Kalsel, Agus Dyan Nur, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Nurul Fajar Desira, Kepala Biro Perekonomian
Daerah, Ina Yuliani dan Kepala Biro Hukum, Bambang Eko Minharjo beserta SKPD terkait.

Sementara, dari Bank Kalsel dihadiri oleh Direktur Utama, Agus Syabarrudin, dengan didampingi
oleh Group Head Business, Kepala Divisi Perencanaan dan Kinerja, dan Kepala Divisi Corporate
Secretary, beserta jajarannya.

Pada kesempatan ini, Agus Syabarrudin memaparkan mengenai pencapaian kinerja Bank Kalsel
yang semakin membaik. Meski di tengah pandemi, Bank Kalsel tetap menunjukkan kinerja
terbaiknya. Salah satunya dengan diraihnya Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan peringkat
komposit 2 (PK-2) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana hal ini menunjukkan kondisi
kesehatan bank secara umum adalah “Sehat”.

Hingga September 2020, Return of Equity (ROE)
Bank Kalsel terus meningkat dan lebih baik dari posisi Desember 2019, yakni 14,64 persen dimana
Non Performing Loan (NPL) juga berhasil ditekan hingga 3,71 persen. Dengan meningkatkan produk dan layanan, maka ke depan Bank Kalsel akan siap untuk menjadi bank devisa.

“Jika sudah dinilai “Sehat” maka bisa melakukan rencana pengembangan menjadi bank devisa
dan bisa menangani transaksi ekspor-impor, valuta asing, transfer ke luar negeri dan transaksi
internasional lainnya, sehingga tidak perlu menggunakan bank lain, namun bisa menggunakan
Bank Kalsel,” ungkapnya.

Agus menyampaikan, Bank Kalsel juga mencatatkan rating A- menurut Pefindo (Pemeringkat Efek
Indonesia), yang mencerminkan bahwa Bank Kalsel memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang.

Kedepannya, Bank Kalsel juga mengupayakan
International Fitch Rating, yang memperhatikan perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk di antaranya ialah outlook pertumbuhan ekonomi yang membaik dan reformasi struktural. 

Terbaru, Bank Kalsel berhasil meraih predikat “Sangat Bagus” pada ajang
Infobank Award 2020 untuk kinerja tahun 2019. Tentunya, dengan performa yang positif
tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemprov untuk menambah setoran
modalnya.

Disebutkannya, saat ini, modal inti yang telah disetorkan ialah sebanyak Rp1,8 Triliun, yang mana kekurangan modal inti sampai dengan 2024 ialah Rp1,2 Triliun. Sebelumnya, Bank Kalsel juga sudah bertemu dengan beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk mengajukan hal serupa.

Diharapkannya,
rencana Pemprov Kalsel untuk menambah setoran modal segera terealisasi, sehingga Bank Kalsel dapat mencapai modal inti sebesar Rp3 Triliun di akhir tahun 2024, sebagaimana yang diwajibkan oleh OJK.

“Peningkatan modal inti tentunya akan mendorong pertumbuhan kinerja Bank Kalsel lebih optimal yang tentunya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD),” beber Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga memaparkan skema Ekosistem Keuangan Daerah (EKD),
yang merupakan perwujudan peran bank daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan
daerah agar lebih efektif, efisien dan transparan. 

Untuk membangun EKD, perlu ada sinergi
berbagai pihak yang terlibat dalam keuangan daerah, yakni pemerintah daerah, perangkat
daerah, perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lembaga jasa keuangan
daerah (Bank Daerah), dan pihak ketiga.

Bank Kalsel bertindak sebagai pengelola keuangan dari
proyek yang diadakan oleh pemerintah daerah, kemudian mendistribusikannya kepada pihak ketiga yang berperan melaksanakan proyek.

“Selain sumber daya yang potensial, juga dibutuhkan upaya sinergi keuangan terpadu secara
bahu membahu dengan melibatkan semua pelaku usaha, badan usaha milik daerah dan
pemerintah daerah dibawah skema Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) yang juga bisa diperkuat
melalui Peraturan Daerah (Perda),” harap Agus.

Plh Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, menyampaikan ketertarikan dan persetujuannya atas
skema yang disampaikan, dimana hal tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja bank yang
selanjutnya akan berimbas pada pendapatan daerah.

“Terkait skema EKD ini, kami sangat setuju untuk diterapkan sehingga menarik untuk dikaji
lebih lanjut, dalam upayanya untuk diimplementasikan dalam bentuk pergub maupun perda di masa akan datang. 

Pada prinsipnya, Pemprov Kalsel mendukung rencana penambahan modal
untuk pencapaian kebijakan yang telah ditentukan. 

“Dalam perjalanannya, kami harap Bank
Kalsel terus menjaga kinerja terbaiknya, menciptakan inovasi-inovasi bisnis serta terus
memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutup Agus Syabarrudin.

alselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE