Fahrani : Desa Wisata Perlu Payung Hukum

Ketua Pansus desa wisata DPRD Kalsel, Fahrani S,Pd.I, M.SI

Banjarmasin,kalselpos.com – Ketua Pansus desa wisata DPRD Kalsel, Fahrani S,Pd.I M.SI menilai perlu payung hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan desa wisata, sehingga regulasi tersebut dapat melindungi desa sekaligus penggunaan anggaran dari pemerintah.

Seperti diketahui dana desa banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur. Sementara pemerintah pusat berkeinginan lebih menyentuh ke sektor pemberdayaan desa.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah Pusat menginginkan pemberdayaan, salah satunya desa wisata,” ungkap Fahrani saat ditemui kalselpos.com, Senin (05/10).

Ia menyebut, sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah menganggarkan Rp 50 juta per desa, akan tetapi merebaknya wabah Covid-19 mengakibatkan pelaksanaannya mengalami penundaan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata, terletak pada infrastruktur belum terkoneksi dengan baik antar kabupaten dan desa, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berjalan searah.

“Rencananya dana itu yang akan dilakukan untuk pemberdayaan desa,” terangnya.

Sedangkan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemberdayaan desa wisata Pemprov Kalsel tahapannya sudah 70 persen. Capaian tersebut diperoleh setelah tim Pansus desa wisata DPRD Kalsel melakukan kunjungan ke beberapa wilayah, diantaranya Dinas Pemberdayaan Desa di Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya cukup positif untuk jadi referensi dibenua, diantaranya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dilibatkan secara penuh.

“Peran BUMdes ini dilibatkan secara penuh dalam pemberdayaan ekonomi kreatif tingkat desa,” sebut Fahrani.

Salah satu pemberdayaan ekonomi kreatif adalah desa wisata yang memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Selain itu, juga diperoleh saat kunjungan ke Desa Pujon, Batu Malang, disana telah menghasilkan pemasukan perekonomian sebesar Rp 1,8 milyar perbulan dengan jumlah kunjungan mencapai 11 ribu orang.

Selanjutnya pembahasan dan sinkronisasi dengan produk hukum, sehingga menjadi sebuah Raperda, secepatnya akan lakukan uji publik, dari dinas terkait, asosiasi Kepala Desa, asosiasi BUMdes.

“Coba kita bayangkan sebuah desa bisa menghasilkan Rp 1,8 milyar perbulan. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi

Tinggalkan Balasan