Sekda Tanbu tekankan netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Himbauan Sekda Tanbu, H. Rooswandy Salem, ASN Tanbu netral dalam Pilkada.(ist)

Batulicin, kalselpos.com – Pilkada serentak telah masuki tahap pendaftaran dan akan memasuki tahap penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di masing-masing wilayah.  

Bacaan Lainnya

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan oleh masyarakat dan komponen penyelengara. Sebab, ASN rawan dan rentan dengan sikap ketidak netralannya terhadap agenda Pilkada serentak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN hendaknya menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020.

Terkait pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut, Sekda Tanah Bumbu (Tanbu), H. Rooswandy Salem kepada 
kalselpos.com, Senin (21/9) siang, menekankan bahwa hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Kemudian disebutkannya lagi adanya SK Menteri Dalam Negeri Nomor 800-2839 Tahun 2020, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 167/KEP/2020, Ketua Komisi Aparatur Negara Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Kepala Badan Pengawas Pemilu Nomor 0314 Tahun 2020.

“Untuk itu kami himbau kepada para ASN di Tanah Bumbu, untuk bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis di dalam berjalannya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanbu dan Gubernur Kalimantan Salatan,” ucap Rooswandy.

Begitu juga dengan kode etik dalam aturan yang ada, Rooswandy mengingatkan untuk bijak dalam mengunakan fasilitas pribadi seperti akun Facebook, Istagram, Tweeter ataupun Whattsapp.

“Dalam mengirim tulisan, posting, like tulisan berbau dukungan politik dan ikut serta menghadiri acara kampanye salah satu calon dan lain-lainnya yang melanggar kode etik tersebut tidak diperboleh,” paparnya.

Dijelaskan Rooswandy, disini peran serta pemerintah dalam netralitas Pilkada, memastikan ASN harus bebas dari aktivitas politik dan neralitas sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Kemudian melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum dan sesudah selama masa kampanye. Dan yang terakhir melaporkan serta berkoordinasi kepada Bawaslu serta memproses hingga penjatuhan sanksi kedisiplinan manakala ada ASN yang melakukan pelanggaran.

“Dari hal-hal dan ketentuan yang ada itu, semua ASN di Tanah Bumbu untuk 
bersama-sama menjaga pesta demokrasi pilkada tahun 2020 dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, baik secara personal ataupun kelembagaan,” tandas Rooswandi.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Kristiawan
Editor: Bambang CE

Tinggalkan Balasan