Forpeban minta anggota DPRD tidak melakukan kunker ke luar Daerah

  • Whatsapp
Din Jaya pimpinan LSM Forpeban Kalsel bersama puluhan massa saat mendatangi kantor DPRD Kalsel, meminta anggota DPRD untuk tidak melakukan kunker di saat pandemi Covid-19.(Anas Aliando)

Banjarmasin , kalselpos.com – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) Kalsel, mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (7/9/2020).

Massa meminta kepada wakil rakyat yang berkantor di situ, untuk tidak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah disaat pandemi Covid-19 karena masih belum berakhir.

Advertisements

Bacaan Lainnya

“Kita meminta kepada seluruh anggota DPRD Kalsel agar tidak melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah karena wabah Corona masih belum berlalu,” ujar Din Jaya, Koordinator aksi dalam orasinya.

Din melanjutkan, pihaknya memantau pada saat pandemi Covid-19, anggota dewan masih ada saja yang melakukan kunker tanpa memikirkan nasib rakyat yang lagi menderita akibat terdampak wabah Corona.

“Di saat rakyat lagi menderita karena Covid, masih ada saja anggota dewan yang tega-teganya melakukan kunker dan studi banding,” teriak Din Jaya berapi-api.

Tokoh LSM Kalsel itu meminta kepada wakil rakyat yang berkantor di ‘rumah Banjar’ untuk lebih memperhatikan nasib rakyat ketimbang keluar daerah dengan alasan studi banding.

“Lebih baik anggaran perjalanan dinas itu duitnya dibagikan kepada masyarakat yang lagi ditimpa kesusahan, kasian mereka, dimana hati nurani dan keperdulian kalian,” cetusnya.

Din meminta kepada wakil rakyat menggunakan sarana yang sudah canggih yaitu teknologi informasi untuk “belajar” ke luar daerah.

“Gunakan IT yang ada, kalau mau belajar atau studi banding. Tidak perlu berpergian keluar daerah, toh hasilnya sama saja. Lebih baik uangnya dibagikan kepada rakyat,” bebernya.

Selanjutnya, massa juga mewanti-wanti, agar anggota dewan tidak ikut-ikutan dalam Pilkada. Misalnya menjadi penggerak massa untuk memilih calon tertentu.

“Anggota dewan jangan terlibat dalam Pilkada, biarkan rakyat yang memilih sesuai dengan hati nurani mereka,” ujar Din Jaya.

Sementara itu, anggota DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah yang didampingi beberapa anggota dewan lainnya menyambut baik atas aspirasi yang disampaikan.

“Terima kasih atas saran dan masukannya. Ini sebagai bentuk perhatian dan rasa sayang pada kami agar tidak terkena Covid-19 ketika melakukan kunker ke luar daerah,” ujarnya.

Namun Abidin beralasan, pihaknya merasa punya utang perda yang harus segera diselesaikan.

“Ada empat perda yang mendesak untuk diselesaikan yaitu perda tentang desa wisata, kehutanan, permukiman kumuh dan perda tentang Covid,” beber Abidinsyah.

Dia pun berjanji, segala masukan yang disampaikan massa akan segera disampaikan kepada pimpinan dewan.

“Terkait kunjungan kerja, kami sendiri merasa takut karena Covid-19 belum berlalu. Kalau sampai di hotel, terus terang  kami takut kemana-mana. Kami juga tidak bisa lakukan kunjungan kerja kalau daerah yang menjadi tujuan menolak dengan alasan pandemi,” cetusnya.

Usai dari Kantor DPRD Kalsel, massa selanjutnya mendatangi Kantor Kejati Kalsel yang berlokasi di Jalan DI Pandjaitan Banjarmasin.

Di depan kantor itu, massa mendesak pihak Kejati untuk segera memproses sejumlah laporan kasus dugaan korupsi yang mereka sampaikan.

“Hari ini kami juga melaporkan kasus dugaan korupsi beberapa proyek di Kalsel,” ujar Din Jaya kepada kalselpos.com.

Din membeberkan, ada empat kasus yang mereka laporkan yaitu dugaan persekongkolan pada lelang proyek instalasi air buangan domestik kapasitas kecil Dinas PUPR Kabupaten Banjar tahun anggaran 2018 senilai Rp2,4 Miyar dan tahun anggaran 2019 senilai Rp40,2 Milyar.

Yang kedua dugaan persekongkolan pada lelang proyek pembangunan jembatan Kelayan A oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin Tahun anggaran 2020, senilai Rp13,5 Milyar.

Ketiga, dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada proyek preservasi Jalan H Hasan Basry (Banjarmasin) oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalsel tahun anggaran 2020 senilai Rp2 Milyar.

“Kami juga melaporkan dugaan korupsi pada pelaksanaan paket pengadaan bahan bakar minyak  kegiatan operasional pelayanan alat dan mesin pertanian Tahun Anggaran 2019 senilai Rp8,2 Milyar,” ungkap Din Jaya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Advertisements

Tinggalkan Balasan