Dua Kursi DPRD Banjarmasin “kosong” Partai tentukan PAW

  • Whatsapp
Hj. hariyasisar, S.H, M.Ikom

Banjarmasin , kalselpos.com- Setelah resmi memastikan diri untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin, posisi jabatan dua orang anggota DPRD Banjarmasin kini telah kosong.
Kedua posisi tersebut yakni jabatan anggota DPRD Banjarmasin Hj Ananda dan Mushaffa Zakir, yang maju di secara bersama-sama sebagai Pasangan Calon di Pilkada setempat, 9 Desember 2020 mendatang.
Berdasarkan ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, penggantian antar waktu di DPRD, maka calon PAW harus diambil dari daftar calon tetap (DCT) dari partai dan daerah pemilihan yang sama.
Dalam Pemilu 2019 lalu, Hj Ananda mencalonkan diri di dapil Banjarmasin Barat dengan meraih suara 2.768 suara. Di dapil ini, Golkar meraih dua kursi yakni Hj Ananda dan Darma Sri Handayani dengan raihan 2.105 suara.
Jika melihat total suara, maka pada urutan peraih suara ketiga dan berpotensi menggantikan kekosongan jabatan Nanda tersebut adalah Hj.hariyasisar, S.H, M,ikom dengan koleksi 1.888 suara.
Sedangkan, Mushaffa Zakir di dapil Banjarmasin Utara dengan merebut 2.805 suara pemilih. Untuk calon PAW Mushaffa Zakir dimungkinkan, Hendra yang juga Ketua DPD PKS Banjarmasin sebagai peraih suara kedua dengan 2.385 pemilih.
Plt Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto mengungkapkan, kedua anggota yang maju di Pilkada Banjarmasin tersebut terhitung sejak Kamis (2/9/2020) sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota.
Untuk penggantinya masih menunggu pergantian antar waktu (PAW) yang diambil sesuai keputusan partai.
“Surat keduanya telah diterima pimpinan DPRD Banjarmasin dan diserahkan ke bagian sekretariat dewan untuk memproses,” ujar Iwan Ristianto, Sabtu (5/9).
Pengganti atau PAW kedua anggota DPRD tersebut masih menjadi kewenangan pihak partai yakni DPD PKS Banjarmasin untuk Mushaffa Zakir dan DPD Partai Golkar Banjarmasin untuk Hj Ananda.
“PAW nanti juga harus melalui keputusan KPU, selanjutnya disampaikan ke Pemprov Kalsel untuk dibuatkan SK oleh gubernur,” ungkapnya.
Pihak Sekretariat DPRD Banjarmasin hanya melaksanakan proses proses administrasi, setelah SK Gubernur terkait penetapan pemberhentian dan pengangkatan PAW telah diterima untuk mengisi kekosongan anggota tersebut.
“Proses dan syarat administratif PAW harus lengkap, Penetapan pemberhentian dan pengangkatan PAW harus melalui SK Gubernur,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Advertisements

Bacaan Lainnya

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Aspihan Zain

Advertisements

Tinggalkan Balasan