DPRD Tala Didemo Massa, Simak Tiga Tuntutannya

  • Whatsapp
Puluhan mahasiswa geruduk DPRD Kabupaten Tanah Laut (ist)

Pelaihari, kalselpos.com– Puluhan massa dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) canang Kabupaten Tanah Laut (Tala) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tala, Rabu (2/9/2020) kemarin.

Dari pantauan awak media di lokasi, rombongan mahasiswa tersebut membawa tiga tuntutan utama yang sudah menjadi biang masalah di masyarakat.

Advertisements

Bacaan Lainnya

Ketua Pengurus PMII Cabang Tala, Cahyo Dwi Saputra secara tegas meminta kejelasan tentang harga LPG 3 Kg yang saat ini tengah melonjak dan langka, meminta transparansi penggunaan dana Covid-19 dan kejelasan hukum untuk angkutan tambang yang melewati jalan milik Desa Ambawang hingga jalan provinsi.

Menggunakan beberapa perangkat organisai khas berwarna kuning berupa bendera dan ikat kepala, puluhan mahasiswa tersebut menyampaikan tuntutan secara langsung di halaman depan Gedung DPRD Tala.

Beruntung, aksi tersebut diterima langsung oleh anggota DPRD Tala diantaranya Joko Pitoyo, Jazuli, Sarjana Sutrisno, Pramesti Podo, Parmadi, Dadang, Imanuddin dan Yudi Rizal.

Di halaman gedung, anggota DPRD Tala, Joko Pitoyo merusaha memberi jawaban atas tiga tuntutan tersebut secara rinci kepada para mahasiswa di dalam Ruang Rapat DPRD Tala.

Berkaitan gas LPG 3 Kg, saat ini memang diakuinya masih banyak salah penyaluran, sehingga harga ke pengecer menjadi tinggi. Namun disampaikannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menggelar operasi pasar gas ‘melon’ sebagai upaya mengurangi kelangkaan.

“Pemda sudah melakukan operasi pasar, di Kecamatan Pelaihari, sudah ada jadwalnya sampai bulan Oktober, kemarin Sarang Halang, tanggal 8 di Karang Taruna, tanggal 10 ada di Desa Bumi Jaya. Sudah dilakukan operasi, tapi kita akan dorong supaya masuk ke pelosok-pelosok, karena harga paling terasa di pelosok,” papar Joko.

Kemudian terkait dana penanganan Covid-19, ia menjelaskan sudah pihaknya sudah melakukan monitoring kepada setiap SKPD terkait.

“Pansus sudah bekerja, sudah dilakukan tahahan-tahapan ke masing-masing SKPD, hasil monitoring nanti kita serahkan ke pimpinan terlebih dahulu,” bebernya Joko.

Terakhir, untuk jalur angkutan tambang yang melewati jalan desa dikatakannya akan disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD Tala.

“Hasil akhirnya akan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD, ini melibatkan dengan pihak hukum jadi kita harus koordinasi terlebih dahulu,” pungkas Joko.

alselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Ahmad Fauzie/ rel
Editor : Zakiri

Advertisements