DPRD Kalsel Minta Legalkan Pengecer Gas Elpiji Bersubsidi

  • Whatsapp
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah. (dik)

Banjarmasin , kalselpos.com – Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah meminta kepada PT Pertamina agar melakukan perencanaan dan pendataan ulang akan kebutuhan riil gas elpiji 3 kilogram bagi masyarakat sesuai pertumbuhan perekonomian maupun bertambahnya jumlah penduduk, meski perusahaan milik.negara itu mengklaim suplai gas bersubsidi tersebut sudah melebihi kuota yang ditentukan.

“Faktanya di lapangan kelangkaan gas tabung melon itu kerap terjadi. Kami berharap kejadian ini tidak berulang-ulang, karena berdampak menyusahkan rakyat kecil,” ucap Gusti Abidinsyah, Rabu (02/09).

Advertisements

Bacaan Lainnya

ia menyampaikan dalam pertemuan dengan pihak PT Pertamina, data harus jelas, jika memang kebutuhannya bertambah maka harus ditambah.

Kedepan Pertamina berencana menambah jumlah pangkalan minimal 1 desa 1 pangkalan, karena hingga kini masih terdapat 400 desa yang belum memiliki pangkalan resmi.

Rencana penambahan pangkalan tersebut, justru anggota DPRD Kalsel membidangi ESDM dan infrastruktur itu tak sepenuhnya sepakat, karena jika terlalu banyak pangkalan, maka disana nantinya berpotensi terjadi permainan.

Menurutnya, jika sebuah desa terdapat 200 Kepala Keluarga (KK) berpenduduk miskin, sedang pangkalan ada dua buah dan dikirim 300 tabung, maka kelebihan berpotensi menjadi masalah seperti bermain keluar desa lain.

”Jadi pemetaan-pemetaan baru ini penting dan diperlukan, berapa kebutuhan riil kita sekarang, sehingga kelangkaan tidak terjadi berulang-ulang,” tegasnya.

Ia menyarankan jika menurut pertamina, penjual eceran dan pedagang keliling di kategori ilegal, maka alangkah baiknya mereka dilegalkan saja, namun diberikan patokan atau batas harga melalui regulasi sah, sehingga tidak bisa bermain.

Karena selama ini disinyalir terus bermain. Gusti Abidinsyah juga mendorong adanya bentuk pengawasan, apakah di bentuk secara sinergi dengan beberapa instansi dan disokong dengan anggaran pengawasan.

Nantinya tim pengawas juga harus benar-benar melaksanakan pengawasan demi amannya kebutuhan masyarakat kecil ini.

“Salah satu yang dapat diberdayakan adalah Satgas BBM, yang tidak hanya mengawasi BBM saat hari besar semata, tapi juga bisa difungsikan untuk mengawasi sirkulasi dan peredaran gas elpiji subsidi sehari-hari,” imbuhnya.

Kemudian, terkait wacana pertamina untuk menambah agen, maka dengan kata lain otomatis akan menambah kuota pula, padahal saat ini saja mereka sudah mengklaim over pasokan.

Untuk mengatasi persoalan ini, ia akan berkoordinasi dengan pimpinan dan semua anggota komisi, apakah nantinya membentuk regulasi berupa Perda atau sejenisnya dalam menuntaskan kelangkaan ini.

Sementara Sales Area Manajer Pertamina Banjarmasin, Drestanto N Wardana menjelaskan, LPG terbagi dua, yaitu subsidi dan non subsidi.

Khusus tabung warna hijau bentuk melon itu jelas bertuliskan hanya untuk masyarakat miskin dan kuota peruntukannya juga terbatas.

Dikatakannya, sebaliknya gas non subsidi kuota dan penggunaannya tidak terbatas. Adapun jumlah kuota elpiji Kalsel tahun 2020 yang ditetapkan Kemen ESDM yang ditujukan kepada Gubernur Kalsel pada Bulan Februari 2020, sebanyak 89.963 metrik ton. Realisasi penyaluran gas elpiji untuk Kalsel hingga 31 Juli 2020, sebanyak 53.810 metrik ton.

Padahal sesuai ketentuan pertamina hanya bisa menyalurkan maksimal 52 431 metrik ton.

“Sebenarnya kami sudah menyalurkan kuota lebih dari yang seharusnya hingga bulan Juli, yakni 102,6 persen,” pungkas Drestanto.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik
Editor : Muliadi

Advertisements

Tinggalkan Balasan