Deklarasi RF Menunggu Keputusan KPU Dan Bawaslu

  • Whatsapp
Pemaparan rencana deklarasi bakal pasangan calon oleh Pemkab Banjar, di Mahligai Sultan Adam Martapura, Rabu (02/09) pagi.(ist)

Martapura,kalselpos.com– Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar H. Rusli dan H. Fadlan Asy’ari (RF) akan menggelar deklarasi pasangan calon di Stadion Mini Barakat Martapura pada hari Minggu 6 september 2020 pukul 09.00 hingga pukul 13.00 Wita.

Direncanakan pada deklarasi itu akam dihadiri peserta sebanyak 150 orang. Dilengkapi dengan tenda kecil sebagai tempat peserta untuk cuci tangan, cairan sanitizer, serta pembagian masker yang wajib dipakai peserta deklarasi.

Advertisements

Bacaan Lainnya

Selain itu juga ada maulid habsyi sebagai pengisi acara dan kesenian senoman hadrah yang akan menggiring pasangan calon untuk mendaftar ke KPU Banjar.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua tim pemenangan bakal pasangan calon RF, Khairil Anwar saat digelarnya paparan deklarasi bakal pasangan calon oleh Pemkab Banjar, di Mahligai Sultan Adam Martapura, Rabu (02/09) pagi.

Kegiatan yang dimodematori oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kesra H. Masruri tersebut, selain dihadiri tim sukses bakal pasangan calon RF, juga dihadiri unsur Forkopimda Banjar, KPU serta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Banjar.

Dari paparan tersebut menurut H. Masruri tidak bisa diambil kesimpulan sekarang, karena masih menunggu keputusan dari pihak KPU dan Bawaslu untuk terlebih dulu melakukan koordinasi dengan para petingginya masing-masing, terkait payung hukumnya.

“Kita tunggu keputusan KPU dan Bawaslu dalam beberapa hari ini, apakah diperbolehkan atau tidak, apakah ada payung hukumnya, kalau boleh selanjutnya akan ditangai oleh tim GTPP Covid-19” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua GTPP Covid-19 Kabupaten Banjar, Letkol Arm Siswo Budiarto mengatakan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan pilkada, hanya saja dalam deklarasi yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon harus jelas payung hukumnya atau tidak abu-abu.

“Kalau ada rekomendasi dari KPU dan Bawaslu maka kita akan beri izinnya, tentu saja harus menerapkan protokol kesehatan ketat” ujarnya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh juru bicara GTPP Covid-19 dokter Diaudin, menurutnya protocol kesehatan harus diterapkan karena kegiatan tersebut melibatkan orang banyak.

“Kita harus bisa memberikan contoh yang baik bagi daerah lainnya yang juga menggelar pilkada, untuk penerapan protokol kesehatan.” ujarnya.

alselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis:fahmi de musfa
Editor:wandi

Advertisements

Tinggalkan Balasan