Advertorial Kapasitas Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalsel Periode Kepemimpinan Paman Birin

  • Whatsapp
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bakeuda Provinsi Kalsel, H.Rustamaji

Banjarmasin,kalselpos.com – Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bakeuda Provinsi Kalsel, H Rustamaji menyebutkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalsel dalam Tahun Anggaran (TA) 2019 terhadap pendapatan daerah diatas 50 persen, kontribusi realisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah (PD) sebagai penopang terbesar di sektor penerimaan PAD sebesar 82,60%.

 

Advertisements

Bacaan Lainnya

Grafik perkembangan pendapatan daerah 2016 – 2019.

Hal ini mencerminkan proporsi penerimaan PD masih mendominasi PAD. Derajat desentralisasi PAD terhadap pendapatan daerah secara kuantitatif ratio kemampuan PAD 2018 – 2019 dengan komposisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam zona aman, ratio kemandirian fiskal 50% lebih dengan posisi kategori sedang.

Walaupun kondisi ekonomi tahun 2019 tidak sebaik tahun 2018, dimana capaian kapasitas fiskal daerah Provinsi Kalsel pada saat itu menduduki urutan kelima dengan kekuatan total PAD menempatkan pada posisi kesebelas secara Nasional.

Pria ramah ini menambahkan, tren kapasitas fiskal daerah tersebut tidak terlepas dari sinergisitas pengelola pendapatan daerah dan supporting dari mitra kerja, stakeholder dan semua unsur terkait melalui program kegiatan optimalisasi pendapatan daerah.

Pada kuartal II tahun 2020 pada situasi Pandemi Covid-19 memang mengalami kontraksi di semua sektor penerimaan PAD, hal ini disebabkan adanya pembatasan sosial, pendidikan dan perekonomian baik itu nasional, regional dan lokal.

Lanjut Rustamaji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen terus melakukan kreativitas dan inovasi baik pada sektor pelayanan publik yang semakin berkualitas maupun intensifikasi pendapatan pajak daerah misalnya melalui kebijakan insentif dan relaksasi pajak daerah dalam rangka mengurangi beban masyarakat, seperti telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0214/KUM/2020 tentang Pembebasan Denda Administrasi PKB dan BBNKB berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Kedepan berbagai program aplikatif pembayaran berbasis digitalisasi/elektronifikasi dan kegiatan lainnya secara terukur serta komprehensif bersama mitra kerja, hal tersebut juga perlu dukungan stakeholder serta pihak terkait dalam rangka pencapaian ekspektasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. S

“Semoga Allah selalu memberikan petunjuk, lindungan, bimbingan pada kita semua dan limpahan berkah untuk Banua Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sidik
Editor : Muliadi

Advertisements