Ibnu Sina Akan Revisi Perwali Penegakan Protokol Kesehatan

Perwali penegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kota Banjarmasin akan di revisi oleh Pemko Banjarmasin (ist)

Banjarmasin, kalselpos.com– Kendati tengah disosialisasikan oleh jajarannya, ternyata Perwali Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Banjarmasin masih terdapat kekeliruan.

Bacaan Lainnya

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, revisi tersebut dilakukan lantaran adanya kekeliruan dari Perwali yang mengatur penegakan protokol kesehatan dalam upaya menekan laju penularan Covid-19 di Bumi Kayuh Baimbai itu.

Menurut orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu, pasal 15 yang ada di Perwali ini, oleh Bagian Hukum Setdako Banjarmasin sudah dikoreksi menjadi pasal 14.

Pasalnya, dari pengamatan awak media, tidak adanya pasal 14 di dalam perwali yang telah ditandatangani oleh Walikota itu, terjadi lompatan pasal. Dari pasal 13 melompat ke pasal 15. Tentunya, ini merupakan kejanggalan dalam pembuatan sebuah payung hukum di Kota Banjarmasin.

Ia menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran dalam perkembangannya, pihaknya mendapat instruksi dari Menteri Dalam Negeri RI yang baru diterima kemarin menyebutkan bahwa ada pengurangan isi pasal dalan Perwali ini. Semula, ada 14 pasal dan akan berkurang menjadi 12 pasal saja.

“Ada perubahan. Ini terkait dengan Perwali Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Banjarmasin, ada pengurangan pasal dari 14 pasal menjadi 12 pasal saja, sesuai dengan format kita terima,” bebernya pada awak media, Rabu (12/08/2020) siang.

Selain itu, di pasal 12 ayat (3) menyebutkan, pemberian sanksi berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf h tentang denda administratif yang mengharuskan penggunaan e-tilang melalui aplikasi Pikobar.

Padahal, hingga kini Pemko Banjarmasin belum memiliki aplikasi ini.

Ketika ditanya tentang hal itu, Ia mengakui, bahwa Pemko Banjarmasin hingga kini belum memiliki aplikasi Pikobar, yang saat ini baru digunakan oleh Pemprov Jawa Barat.

“Kita juga akan revisi terkait mendefinisikan lebih konkret terkait dengan denda administrasi, temasuk tentang Pikobar itu juga ada kesalahan. Nantinya pembayaran akan langsung ke kas daerah, dan tidak melalui aplikasi Pikobar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam rancangan Perwali tersebut, ia sendiri sempat menerima usulan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bahwa denda administratif yang dimaksud bukan berupa uang tunai.

Sebelumnya, di Perwali menyebutkan bahwa denda administratif yang dikenakan sebesar Rp100 ribu.

“Misalnya, senilai Rp100 ribu tetapi berupa masker atau hand sanitizer misalnya. (Tetapi) di perwali ini tetap (dengan cara) membayarnya dengan uang. Setelah keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri, ada rencana dari Bagian Hukum untuk merevisi sesuai instruksi menteri,” lugasnya.

Nantinya, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda uang tunai seperti yang telah diatur di dalam perwali. Dalam persidangan nanti akan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Satpol PP Kota Banjarmasin.

Kemudian, Ibnu menambahkan, saat ini pihaknya tengah mensosialisasikan tentang Perwali tersebut kepada masyarakat selama 14 hari, hingga 20 Agustus 2020 mendatang.

“Nantinya, pada 21 Agustus 2020, sudah ada penegakan hukum terkait dengan penerapan protokol kesehatan,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Zakiri