Gubernur apresiasi tiga Raperda inisiatif DPRD Kalsel

Rapat paripurna DPRD Kalsel.(ilustrasi)

Banjarmasin, kalselpos.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor memberikan apresiasi terhadap pembentukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kalsel.

Tiga Raperda tersebut yakni Raperda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang merupakan usulan Komisi I DPRD Kalsel, Raperda Tentang Pengelolaan Hutan di Kalsel yang merupakan inisiatif Komisi II DPRD Kalsel serta Raperda Tentang Penanganan Wabah Penyakit di Kalsel yang merupakan usulan Komisi IV DPRD Kalsel.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Senin (10/8), yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalsel, Sugian Noorbach, Gubernur Kalsel mengatakan perlu dicermati dan dikaji secara mendalam dari aspek kewenangan, menyangkut urusan pemerintahan yang dijadikan sebagai materi muatan dalam Raperda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pemberdayaan masyarakat dan desa maupun perundang-undangan sektoral yakni UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan urusan pemerintahan pilihan.

“Hal ini penting untuk diperhatikan menyangkut organ atau alat kelengkapan yang ditunjuk dan bersifat eksekutif untuk menjalankan Raperda ini, ketika nantinya Raperda ditetapkan menjadi Perda. Selain itu juga untuk merumuskan objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan di dalam Raperda yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya.

Sedangkan untuk Raperda Tentang Pengelolaan Hutan di Kalsel, Gubernur menyarankan agar hal-hal yang diatur di dalam Raperda tersebut benar-benar telah sesuai dengan koridor kewenangan Provinsi. Mengingat bahwa pembagian urusan penyelenggaraan Pemerintahan yang telah diatur pada pasal 12 ayat (3) Huruf D UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Raperda tersebut tidak akan mengalami kendala dalam proses selanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur menambahkan perlu dicermati kembali mengenai ruang lingkup yang diatur dalam Raperda Tentang Penanganan Wabah Penyakit di Kalsel ini.

“Apakah Perda baru atau merupakan termasuk salah satu bab pengaturan dalam revisi dan penyempurnaan dari Perda yang sudah ada di Kalsel yakni Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalsel yang saat ini sudah dalam tahap finalisasi untuk difasilitasi Pusat?,” tanyanya.

Jika merupakan Perda dengan materi muatan yang diatur berbeda dengan Perda 4/2012 tersebut, maka tidak menimbut persoalan untuk diproses lebih lanjut. Namun jika materi muatan yang diatur dalam Raperda Penanganan Wabah Penyakit di Kalsel ini, menurutnya sudah diatur dalam revisi dan penyempurnaan Perda 4/2012, maka tentu harus menunggu Perda induknya untuk dilakukan fasilitasi Pusat, baru dapat diproses lebih lanjut.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE

Tinggalkan Balasan