Kasus Payment Gateway libatkan Denny digoyang

Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

Jakarta,kalselpos.com – Terkait kasus yang mengoyang dirinya, Denny Indrayana yang dikonfirmasi Kalsel Pos, Kamis malam, langsung berucap Alhamdulillah, Allahu Akbar, seraya menambahkan jihad politik kita sudah dimulai.
Denny lantas berucap, Ulun minta semua rakyat Kalsel yang ingin perubahan, merapatkan saf dan barisan perjuangan. Ayo hijrah beimbai. Selamatkan Banua kita. Haram manyarah waja sampai kaputing, ucapnya, sebagaimana balasan dalam chating Wa bersangkutan yang dikirim ke Kalsel Pos.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Advokat Pengawal Demokrasi, Kamis (6/8) kemarin, mendatangi Mapolda Metro Jaya, mendesak kepolisian dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menuntaskan Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/166/2015/Bareskrim, tanggal 10 Januari 2015.
LP tersebut terkait perkara korupsi proses pengadaan Penyedia Layanan Pembayaran Biaya Paspor secara Online (Payment Gateway), yang menyeret nama mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) era Presiden SBY, Denny Indrayana.
Sekretaris Jenderal Forum Advokat Pengawal Demokrasi, Zulfikri SH mengaku, dalam perkara yang telah dilimpahkan Bareskrim Polri dan ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI ini, Deny Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Bacaan Lainnya

Forum Advokat Pengawal Demokrasi mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi DKI agar dapat melanjutkan proses penyidikan perkara di atas, mengingat sejak 2015 hingga saat ini kasus yang melibatkan Deny Indrayana seolah hilang ‘ditelan bumi’, ujar Zulfikri, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta. Kamis kemarin.
Jangan sampai, penetapan status tersangka ini seperti drama politik dua institusi. Masyarakat perlu tahu bahwa ada perkara besar yang melibatkan mantan pejabat negara (Wamenkumham) era Presiden SBY dan butuh penyelesaian di meja hijau, tegasnya.
Zulfikri menyatakan bahwa pihaknya mengharap kejelasan perkara yang menyerat nama Denny Indrayana agar rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Untuk itu menurutnya, tak ada jalan lain selain melanjutkan proses hukum terhadap Deny Indrayana.

Sudah terang benderang dalam perkara tersebut di atas, Deny Indrayana telah berstatus tersangka, namun kasus ini kemudian tak jelas penyelesaiannya, terangnya.
Forum Advokat Pengawal Demokrasi, lanjut Zulfikri berharap, agar Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuka seterang-seterangnya status hukum Deny Indrayana karena hal itu menjadi hak publik.
Selanjutnya kami meminta segera limpahkan perkara ini ke pengadilan sebagai cara penyelesaian hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua, pungkasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : s.a lingga/rel
Editor : s.a lingga