- ADV PROVINSI
Pilkada Tahun 2020, Kampanye Akbar Ditiadakan
Mendagri, Tito Karnavian menegaskan pelaksanaan pilkada serentak baik itu di Kalimantan Selatan maupun di daerah lain untuk kampanye akbar ditiadakan dan hanya boleh dilakukan secara virtual.
BANJARMASIN, K. Pos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa tak boleh ada kampanye akbar di dalam tahapan pelaksanaan pilkada serentak baik itu di Kalimantan Selatan maupun di daerah lain.
Tito menyampaikan hal tersebut dihadapan peserta rapat koordinasi (Rakor) kesiapan pilkada serentak Tahun 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (18/7/2020) petang.
“Saya menganjurkan agar pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh bakal calon saat ini sudah diatur oleh protokol kesehatan pencegahan Covid-19 Karena itu, kampanye akbar ditiadakan,” ujarnya.
Mendagri mengharapkan agar pelaksanaan kampanye dilakukan secara virtual, agar hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan tidak dilanggar.
“Dianjurkan agar pelaksanaan kampanye dilakukan secara virtual melalui sistem daring, sehingga lebih aman dari bahaya Covid-19,” tandasnya.(ans)
Pembelajaran tatap muka di Ponpes, bukan Perkara Gampang
BANJARMASIN, K. Pos – Adanya rencana beberapa Pondok Pesantren (Ponpes) di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kembali membuka pembelajaran tatap muka, menuai tanggapan serius dari ahli epidemiologi Kalsel, dr Dharma Putra.
Menurutnya, pembelajaran tatap muka di Ponpes dapat saja dilakukan dengan syarat, wajib menjalankan protokol kesehatan yang super ketat.
“Saya masih bisa toleransi untuk pembelajaran tatap muka, namun kita harus yakinkan dulu apakah Ponpes benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kalau masih longgar, maka sebaiknya tidak dilakukan,” ujar Dirut RSJD Sambang Lihum ini kepada Kalsel Pos, Selasa (21/7/2020) siang.
Dharma mengingatkan, bukan perkara gampang untuk memastikan seluruh santri bebas dari Covid karena jumlahnya ribuan.
“Keluar masuk harus satu pintu. Kalau tidak maka bahaya Covid masih mengintai,” bebernya.
Mantan Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu juga mengatakan, jika semua santri dinyatakan sehat, setelah menjalani rapid test dan di karantina selama 14 hari, maka langkah selanjutnya yang tidak boleh diabaikan Ponpes adalah ketika waktu makan tidak boleh lagi secara bersama-sama.
“Selama ini kan makannya bareng. Nah, saat pandemi, itu sangat membahayakan. Jadi waktu makan tidak boleh bareng harus bergantian,” ingatnya.
Disamping itu, Dharma juga mewanti-wanti, kesehatan pengelola, pengurus dan para guru juga benar-benar dimonitor.
“Semuanya harus berada di dalam pondok, baik itu pengelola, staf hingga dewan guru. Kalau para guru masih keluar masuk, ya percuma saja, siapa yang jamin para guru yang masuk tidak bawa virus,” tandasnya.(ans)