Komisi III DPRD Kalsel Monitor penerapan Perda No 3/2012

  • Whatsapp
Sekretaris komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah.

Banjarmasin, kalselpos.com– Maraknya pelanggaran angkutan besar yang melintas di jalan nasional terkait pemanfaatan jalan umum, khususnya armada tambang dan perkebunan.

Menyikapi pengawasan tersebut, Komisi III DPRD Kalsel akan monitor kembali penerapan Peraturan Daerah (Perda) No 3/2012 sebagai langkah dari fungsi legislatif dalam pengawasan di lapangan.

Advertisements

Bacaan Lainnya

Khususnya masalah melintasnya trayek bertonase besar sering dikeluhkan masyarakat. Persoalan ini terkuak saat rapat internal DPRD.

“Berdasarkan informasi, masih ada pelanggaran angkutan besar yang melintas di jalan nasional,” ujar Sekretaris komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, Sabtu (18/7/20).

Dalam waktu dekat ini, lanjut Abidin, pihaknya ingin memastikan, apakah sudah sesuai ketentuan, terutama penerapan Perda No 3/2012 tentang penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.

Dikatakannya, jika memungkinkan, pihaknya akan melakukan pemantauan ke semua ruas jalan negara yang ada.

Termasuk arah Balangan ke Banjarmasin atau Banjarmasin ke Amuntai, sebutnya”.

Menurutnya, Jika memang ada kendala dalam optimalisasi penerapan Perda karena ketiadaan sarana seperti rambu-rambu, penunjuk arah serta keselamatan dan lainnya, maka DPRD Kalsel bisa menyampaikannya kepada pemerintah daerah.

Terkait adanya keluhan pihak tim penegak Perda No 3/2012 yang kesulitan menertibkan pelanggar yang disebabkan tak ada rambu-rambu terpasang pada awal 2020 lalu.

Pihaknya akan kembali melihat kebenaran yang dikeluhkan masyarakat tersebut dan sekaligus komisi membidangi infrastruktur dan perhubungan ini akan koordinasikan dengan pihak terkait, seperti balai perambuan, Dishub, Kepolisian dan lainya yang tergabung dalam tim penegakan Perda.

”Nanti akan kami cek ke lapangan,” tegasnya.

Disampaikannya, di awal tahun, maraknya pelanggaran Perda yang disampaikan secara resmi oleh sejumlah LSM ke Komisi III DPRD Kalsel.

Disaat itu pula Ditlantas Polda Kalsel selaku ketua tim penegakan Perda, mengaku kesulitan untuk menindak angkutan besar yang melintas di jalan negara, karena tidak ada rambu-rambu yang terpasang.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Rusdiansyah mengungkapkan, ketiadaan rambu-rambu ini akan dipelajari dulu, perlu dipastikan titik mana saja tidak ada rambu-rambu itu.

Dikatakannya, jika diperlukan akan dipasang. Namun karena yang dilalui itu jalan nasional, maka kewajiban rambu adalah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XV di Kalsel.

“Kami pelajari dulu hal ini dan mengkoordinasikan dengan BPTD XV di Kalsel,” pungkasnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi

Advertisements

Tinggalkan Balasan