Banjarmasin, kalselpos.com– Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
menyebut jangan pilih kepala daerah incumbent provinsi dan kabupaten/ kota yang dinilai tidak beres penanganan Covid-19 diapresiasi oleh Pemerhati Kebijakan Publik Kalsel Dr H. Ahmad Murjani Mkes SH MH.
“Pernyataan itu suatu lompatan pemikiran strategis seorang pejabat negara dalam memotivasi sekaligus mengedukasi setiap kepala daerah, sehingga dapat bekerja optimal dengan serius dan memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya, khususnya penanganan Covid -19,” cetus Murjani, Jumat (17/7).
Menurutnya, sikap Mendagri itu tujuannya baik, agar seluruh kepala daerah serius menjalankan amanah rakyat.
Tentunya, kepala daerah tidak ada pilihan selain membayar kepercayaan masyarakat dengan kerja optimal.
“Perlu diingat amanah rakyat itu harus ditunjukan dengan kerja maksimal dan prestasi,” tegasnya.
Dikatakannya, tidak ada istilah kata terlambat, masih ada waktu beberapa bulan menjelang Pilkada 9 Desember 2020 para kepala daerah memperbaiki kinerja untuk lebih baik, khususnya kerja kejar prestasi.
Statement Mendagri itu patut diacungi jempol, kalau kepala daerah incumbent tidak beres menangani Covid-19, tentu sanksi sosialnya tidak dipilih oleh rakyat nya sendiri, sebutnya”
“Pemikiran Mendagri itu membuka wawasan kita untuk menyadari secara logika dan secara tidak disadari melahirkan konsep paradigma baru yang disebut “Revolusi Teori Perilaku”, karena ada sanksi sosial di masyarakat, kalau dibandingkan dengan teori perilaku yang ada,” ucap ketua STIKES Cahaya Bangsa itu.
kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia
Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi
