Akibat pandemi Covid, puluhan ribu pekerja di Banua ‘nganggur’

DISKUSI VIRTUAL - diskusi virtual terkait RUU Cipta Karya yang digelar PWI Kalsel, sekaligus melibatkan semua wartawan media televise, cetak maupun online, Rabu (15/7) siang,

Banjarmasin, kalselpos.com– Selama pandemi Covid-19 berlangsung, puluhan ribu pekerja di Banua dilaporkan terpaksa dirumahkan, dan sebagian lainnya di-PHK.

Sebab, berdasarkan data yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, hingga akhir Maret 2020 lalu saja, sudah terdapat 52 perusahaan yang telah merumahkan karyawannya dengan jumlah 2.829 orang.

Bacaan Lainnya

Selain itu, menurut Kadisnakertrans, H Siswansyah SH MH, dalam diskusi virtual yang dilakukan PWI Kalsel, Rabu (15/7) siang, sektor UMKM juga ada yang dirumahkan, yakni sebanyak 2.141 orang. Kemudian, industri kecil menengah berjumlah 1.191 orang dan sektor informal lainnya sebanyak 3.455 orang, termasuk buruh lepas yang menempati jumlah paling banyak, yakni 10.200 orang, rincinya.

Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof Handry Imansyah menilai, produktifitas pekerja dan buruh di Indonesia kalah saing di banding negara tetangga, membuat pemerintah harus mendorong investasi baru salah satunya melalui RUU Cipta Kerja.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas melambat dengan adanya Covid. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, ya ada dua cara yakni dengan mendorong investasi baru secara kapital atau meningkatkan produktivitas pekerja. Kondisi saat ini, jelas produktivitas pekerja dan buruh kita ini bermasalah. Jangankan di tingkat Asia, di tingkat ASEAN saja kita kalah saing,” jelasnya.

Menurut Handry, pertumbuhan produktivitas Indonesia sangat lambat nyaris di sektor-sektor di mana negara-negara lain justru unggul. Dari 2010-2014, bahkan hanya beberapa sektor seperti garmen, karet, dan plastik yang produktivitasnya bisa bersaing.

“Dari data pertengahan dekade ini, pertumbuhan produktivitas kita hanya dapat skor 0,4. Ini tertinggal dibandingkan Filipina (0,7), Malaysia (1,0), dan Singapura (1,3). Bahkan tren lima tahun terakhir Vietnam dan Kamboja sudah lebih superior produktivitas buruhnya dibanding Indonesia,” bebernya.

Ekonom asal Kalimantan, ini juga menekankan, dalam persaingan global ekonomi saat ini, para pekerja juga perlu melihat negara-negara tetangga dan saingan untuk menetapkan tuntutan. “Kalau kita hanya melihat kondisi di dalam negeri saja, ini seperti katak dalam tempurung. Kenyataannya, investor pasti akan masuk di negara yang produktivitasnya tinggi. Di Indonesia saat ini keadaannya produktivitasnya rendah, upah pekerjanya juga lebih tinggi,” ucapnya.

Oleh karenanya, Handry melihat pemerintah sebagai pengambil keputusan memang harus segera mendorong kebijakan dan insentif lain demi menarik investasi baru agar terhindar pertumbuhan ekonomi yang minus. “Kesempatan kerja harus dibuka, tidak bisa dinafikan perlu ada investasi baru. Insentif-insentif dan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business yang sudah bagus ini harus ditingkatkan lagi melalui RUU Cipta Kerja,” sebutnya.

Saat ini, pilihan untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai sudah tepat. Pengesahan beleid lebih cepat juga diyakini bisa segera mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. “Dari berbagai pilihan yang bisa dilakukan, peningkatan investasi jadi yang paling mungkin untuk dikejar saat ini sehingga memang perlu ada regulasi yang mengatur kemudahan investasi ini,” demikian Prof Handry Imansyah.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

[]penulis : s.a lingga

[]penanggungjawab : s.a lingga