Pemprov Kalsel berkomitmen Perbaiki Aset dan Keuangan

Sekda Pemprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie saat rapat paripurna dengan DPRD Kalsel. (dik)

Banjarmasin, kalselpos.com – Penatausahaan aset daerah dalam item laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi kendala, kini terus diupayakan perbaikannya, termasuk pemanfaatan sistem digitalisasi, sehingga aset yang belum tercatat atau bahkan tidak dapat dicari dapat diselesaikan.

Demikian itu diungkapkan Gubernur Kalsel melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie ketika menyampaikan jawaban atas pandangan umum dalam rapat paripurna dengan DPRD Kalsel yang dipimpin H Supian HK, Senin (13/7/20).

Bacaan Lainnya

Haris Makkie menyampaikan, kondisi dan suasana saat ini masih kurang bagus, sehingga berdampak pada digitalisasi yang belum maksimal.

“Kami akan berkomitmen perbaiki aset dan keuangan dan tertibkan pencatatan dari perencanaan, penggunaan, hingga penghapusan dan pengawasannya,” ujarnya

Bukan saja soal aset, terkait Pendapat Asli Daerah (PAD) yang sedang lamban ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi nasional juga melambat.

Tentunya berdampak pada lambannya ekonomi masyarakat hingga ke daerah, maka pemerintah berupaya untuk melakukan treatment guna merumuskan ekonomi dan PAD menjadi lebih kuat lagi seperti semula.

Sebelum rapat paripurna pemandangan umum fraksi dewan
atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalsel tahun 2019 yang digelar pekan tadi.

Komisi II menyoroti itu masih belum tertibnya soal penataan aset seperti di Kapet Batulicin.

Selain itu, komisi IV juga pertanyakan Silpa anggaran di kisaran Rp 200 miliar.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi

Pos terkait