Massa Serahkan ‘Pembersih Kuping’ Raksasa Pada Ketua DPRD Kalsel

  • Whatsapp
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK menerima hadiah istimewa berupa'pembersih kuping raksasa' dari aksi mahasiswa

Banjarmasin, kalselpos.com – Terdapat momen unik dalam aksi penolakan sekaligus menuntut pencabutan RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh ratusan Mahasiswa Banjarmasin di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/07/2020) siang.

Dalam aksi tersebut ketua DRPD Kalsel, H Supian HK menerima bingkisan istimewa dari massa. Yakni pembersih kuping yang berukuran besar disela dengar pendapat di depan gedung yang dinamai dengan Rumah Banjar itu.

Bacaan Lainnya

Mahasiswa mengklaim, pemberian pembersih kuping itu merupakan wujud agar wakil rakyat mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya dalam hal penolakan RUU Omnibus Law ini.

Terlihat, pria dengan sapaan Supian itu menerima dengan lapang dada atas bingkisan istimewa dari para mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel itu.

Sebelumnya, suasana sempat menegang lantaran permintaan mahasiswa yang menamakan Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan untuk bertemu dewan tak segera dipenuhi.

Namun akhirnya Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK bersedia untuk menemui pendemo.

Supian tampak duduk dihadapan ratusan mahasiswa yang menuntut pencabutan RUU Omnibus Law. Ia mengaku sangat mengapresiasi aspirasi ya g disuarakan oleh mahasiswa tersenut.

Bahlan ia membeberkan, bahwa pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kalsel telah bertolak ke Jakarta dan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh mahasiswa. Diantaranya ke Sekretariat Presiden dan kementerian terkait, termasuk DPR RI Komisi IX.

“Sikap kami jelas menolak, kami tetap mengontrol sampai mana pembahasan omnibus law,” tegas politisi partai berlogo pohon beringin itu di hadapan ratusan mahasiswa.

Senada dengan Ketua DPRD Kalsel, Ketua Komisi IV H M Lutfi mengatakan, RUU Omnibus Law jelas akan merugikan para pekerja, diantaranya pemberian jaminan sosial untuk para pekerja dihilangkan.

“Ini merugikan Kalsel, karena kita merupakan provinsi nomor dua terbesar produksi batu bara secara nasional,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku khawatir, jika disahkannya RUU Omnibus Law akan berpengaruh pada lebih dari separuh dari total pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel yang akan hilang.

Pria dengan sapaan Lutfi itu juga menegaskan bahwa dirinya menolak RUU Omnibus Law. “Kami semua yang ada di Rumah Banjar inj menolak apapun yang terjadi. Terutama yang merugikan masyarakat banua,” pungkasnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Zakiri