Ketua Dewan sebut PAD Memprihatinkan

WAWANCARA-Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi.(ist)

Martapura,kalselpos.com– Laporan pertanggungjawaban Bupati Banjar H Khalilurrahman 2019 yang disampaikan pekan lalu, melalui video konferensi mendapat sorotan DPRD Banjar, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) yang tergolong minim.

Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi, baru-baru tadi menerangkan bahwa pertanggungjawaban Bupati Banjar tentu masih mereka pelajari, apakah nanti akan diterima ataukah ditolak. Hal itu tidak bisa secara serta-merta diputuskan untuk disetujui mengingat sangat penting dan menyangkut uang rakyat.

Bacaan Lainnya

“Catatan menarik, PAD kita hanya Rp200 miliar sekian, dari targat Rp180 miliar. Masa dari dari daerah sebesar ini (berpenduduk 560 ribu) PAD cuma Rp200 miliar saja. Saya rasa ini perlu dikoreksi sebab masih bisa ditingkatkan lagi. Kan pemasok PAD, pajak, seperti di Kecamatan Kertak Hanyar berdiri mal, perumahan, hotel baru dan segala macam. Jadi perlu optimalisasi pemasukan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, sistem pengelolaan pemasukan pendapatan dan pajak juga harus mencontoh daerah lain yang sudah menggunakan by system, misalnya 1 juta perhari pendapatan sudah tahu berapa nilai pajak atau retribusi yang harus masuk ke kas daerah.

“Sekarang kan masih banyak manual, sehingga selain sulit optimal juga rawan disimpangkan,Kita lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Memang keuangan daerah kita wajar tanpa pengecualian (WTP), namun semua daerah kan juga dapat WTP. Jadi WTP bukan lagi sesuatu yang spesial. Yang kami soroti soal PAD yang terlalu kecil untuk daerah sebesar ini. Anda seolah-olah memberi soalan untuk anak SD kepada anak SMP, artinya terlalu rendah terget dan realisasinya,” ujarnya.

Ia berharap PAD Kabupaten Banjar sebesar Rp300 miliar seperti tetangga Kota Banjarbaru. “Kan lebih cantik kalau Rp300 miliar. Memang tidak bisa disamakan mengingat sektor jasa dan perdagangan Banjarbaru lebih bagus, tapi kita punya tambang. Masa cuma Rp200 miliar seperti daerah di ujung sana yang cuma punya penduduk 200 ribu, itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Disampaikannya, khusus untuk pengelolaan pasar saya punya pemikiran, untuk mengajak investor kerjasama karena mereka punya asumsi bisa menyumbang 5-6 miliar ke kas daerah, ini cara pikir ekstrim.

” Orang tiap tahun pasarnya makin rame, tapi di kita justru makin semrawur dan rumit,” cetusnya.

Namun, Rofiqi tidak berani kalau sampai pada keputusan membubarkan PD Pasar Bauntung Batuah (PBB).

Begitu juga soal PD Baramarta yang mengelola tambang di lahan PKP2B, di mana ternyata memiliki utang oyalti sebesar Rp270 miliar juga menjadi sorotan karena cuma mampu menyumbang 500-700 juta rupiah saja ke kas daerah.

“Kalau kita kalkulasi dari utang royalti saja, sudah berapa miliar itu pendapatannya. Ini semua harus kita koreksi,” bebernya.

Rofiqi menolak berasumsi lebih jauh apakah kecilnya sumbangsih ke kas daerah karena hampir semua perusahaan daerah cuma menjadi ‘ATM’ sejumlah oknum pejabat dari berbagai instansi, sehingga terjadi kebocoran pendapatan. “Kalau soal itu saya tidak berani berkomentar, karena tidak punya bukti,” kilahnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan dan politi, Supiansyah menyarankan agar semua perusahaan daerah yang ‘mencurigakan’ supaya diaudit oleh lembaga yang berwenang seperti BPKP atau BPK.

“Atau tunjuk lembaga independen yang benar-benar kapabel dan jujur untuk mengaudit keuangan sejumlah perusahaan daerah tersebut. Dari situ kita akan mengetahui apakah perusahaan benar-benar sehat atau kah justru terjadi kebocoran-kebocoran yang ilegal,” katanya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis:fahmi de musfa
Editor:wandi

Pos terkait