Kerawanan Pilkada di Kalsel Tinggi, Bawaslu RI Soroti Paslon Petahana

Ketua Bawaslu RI, Abhan SH MH dalam kunjungan ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di kawasan Dharma Praja, Banjarmasin pada Senin (6/7/2020) pagi (Zakiri)

Banjarmasin, kalselpos.com– Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, yakni pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Bumi Antasari.

Namun pelaksanaan pesta demokrasi di provinsi ini termasuk menjadi sorotan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Hal itu terjadi lantaran adanya terjadi tingkat kerawanan yang tinggi dalam Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada Desember 2020 mendatang.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH dalam kunjungan ke Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin di kawasan Dharma Praja, Banjarmasin pada Senin (6/7/2020) pagi.

“Dalam indeks kerawanan pilkada, Kalsel ini termasuk paling tinggi,” ucapnya dihadapan awak media beberapa saat yang lalu.

Kerawanan yang dimaksud pria dengan sapaan Abhan itu adalah, seperti calon petahana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah, sekaligus menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) di daerah itu dalam menangani wabah Covid-19.

“Kondisi ini menimbulkan adanya potensi Obius of Power, atau penyalahgunaan wewenang dari paslon petahana tersebut,” tegas Abhan.

Menurutnya, kemungkinan besar hal itu bisa terjadi pada calon petahana baik dari Paslon Gubernur, Bupati maupun Wali Kota jika tidak didasari oleh etika dan moral yang baik dalam berpolitik. Seperti penyerahan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19.

“Jika tidak didasari etika dan moral yang baik, maka potensi penyalahgunaan bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi dan politik pilkada itu muncul,” beber orang nomor satu di instansi pengawasan Pemilu itu.

Kendati demikian, ia tetap berharap kejadian tidak terpuji itu tidak terjadi, baik di Kalsel umumnya maupun di Kota Banjarmasin.