Pemkab Barut Ikuti Rapat Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

RAPAT-Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti Rapat Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui video Conference. Kegiatan rapat ini di pusatkan di aula Jaya Tingang kantor Gubernur yang tersambung dengan ketua KPK, Firli Bahuri dan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota se Kalteng, Kamis (2/7) kemarin.(ist)

Muara Teweh, kalselpos.com-Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti Rapat Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui video Conference. Kegiatan rapat ini di pusatkan di aula Jaya Tingang kantor Gubernur yang tersambung dengan ketua KPK, Firli Bahuri dan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota se Kalteng, Kamis (2/7) kemarin.

Pemkab Barito Utara mengikuti rapat tersebut yang dihadiri asisten Pemerintahan dan Kesehahteraan Masyarakat, H Masdulhaq, Inspektur Kabupaten Barito Utara, H Elpi Epanop, Kabag Organisasi, Sri Lestari Irianingsih dan undangan lainnya di aula Setda lantan II.

Bacaan Lainnya

Usai rapat berakhir, Masdulhaq mengungkapkan bahwa rapat evaluasi dilaksanakan dalam rangka membahas evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi serta memaparkan capaian progres rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi 2019 dan program rencana aksi Korsupgah 2020.

Selain itu katanya menyangkut masalah penanganan pandemi Covid-19 di Kalteng. Kabupaten yang angka penuluran covid rendah untuk tidak menurunkan dalam pencegahan Covid-19 dan Pemkab untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menekan peningkatan Covid-19.

“Pada materi pembahasan rencana aksi Korsupgah 2020 sebelumnya, Gubernur Kalteng memaparkan capaian rencana aksi pemda seluruh Kalteng. Adapun capaian rencana aksi Korsupgah Pemprov Kalteng menduduki urutan 8 (delapan) tingkat nasional dengan presentase 91 persen,” ujar Masdulhaq.

Selain Gubernur Kalteng, kata Masdulhaq, Ketua KPK, Firli Bahuri dalam rapat tersebut menyampaikan bahwasanya pemberantasan korupsi di laksanakan dengan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach), kedua pendekatan pencegahan (preventif approach) dan ketiga pendekatan penindakan (law enforcemen approach).

“Ketua KPK pada kesempatan itu juga memberikan arahan menekankan kepada Kepala Daerah agar berkomitmen mendukung tugas dan fungsi Inspektorat melakukan pengawasan di daerah,” pungkasnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis:asli
Editor:wandi