Krisis Nakes. Positif Covid jadi 3.337. Uang Ratusan juta gagal masuk Kas Pemko. Danrem Serahkan bantuan

Epaper Kalselpos – 1175 Edisi Jum’at 3 Juli 2020
Epaper Kalselpos – 1175 Edisi Jum’at 3 Juli 2020

Banjarmasin ‘krisis’ Nakes
Belasan karyawan RSUD Sultan Suriansyah positif Corona

 

Sedikitnya sebelas orang karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Suriansyah  Banjarmasin, divonis terkonfirmasi positif Covid-19, usai menjalani pemeriksaan swab test yang dilakukan oleh tim medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) setempat, belum lama tadi. Karuan saja, semua karyawan itu terpaksa dirumahkan untuk menjalani karantina.

Bacaan Lainnya

 

BANJARMASIN, K.Pos – Direktur Utama (Dirut) RSUD Sultan Suriansyah, dr Sukotjo Hartono mengatakan, seluruh karyawan yang terkonfirmasi positif virus Corona, itu berasal dari berbagai profesi.

“Mulai dari tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat. Bahkan petugas laundry, satpam dan clening service pun, termasuk dalam daftar yang terinfeksi virus ini,” ungkapnya, keada awak media, Kamis (2/7) kemarin.

Sebelumnya, ia mengungkapkan terdapat 65 karyawan di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin itu, dinyatakan reaktif berdasarkan hasil dari pemeriksaan skrining yang dilakukan terhadap 427 orang. “Yang reaktif memang ada, tapi kebanyakan dari hasil tes swab itu negatif,” ujarnya.

Namun, dr Sukotjo Hartono menyebutkan, masih terdapat beberapa karyawan yang belum menjalani skrining, berupa rapid test dan swab test Covid-19. “Jadi kita masih menunggu beberapa orang lagi yang belum menjalani tes swab. Semoga saja hasilnya negatif,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut, terutama dengan adanya tenaga kesehatan (nakes), yang juga termasuk dalam daftar terkonfirmasi positif oleh virus yang menginfeksi saluran pernafasan manusia itu.

Kendati demikian, dia mengaku belum berencana untuk menutup layanan di rumah sakit tersebut. “Untuk layanan tidak kita tutup, masih bisa jalan,” ucapnya.

Namun kondisi yang tengah dialami oleh ‘garda terdepan’ penanganan virus Corona, ini membuat krisis bagi jumlah tenaga medis, tegasnya.

Sehingga usulan Kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, agar bisa menambah tenaga kesehatan di rumah sakit yang berlokasi di Jalan RK Ilir, itu sudah dilayangkan. “Kita suda membuka kembali untuk menerima tenaga medis maupun kesehatan untuk membantu di RSUD Sultan Suriansyah,”  demikian Ibnu Sina. (kir)

 

Danrem serahkan bantuan ke warga HSU

AMUNTAI, K.Pos – Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1001/Amuntai, Kamis (2/7) kemarin. 

Pada kesempatan tersebut, Danrem pertama di Kalsel yang berpangkat jenderal bintang satu tersebut, menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) bersama jajaran Forkopimda setempat, di markas Kodim 1001/Amuntai.

Danrem yang putra asli urang Banua itu pun, saat itu memberikan bantuan berupa kursi roda kepada penyandang Difabel, termasuk sembako kepada masyarakat HSU yang kurang mampu.

Bupati HSU H Abdul Wahid HK mengatakan, pemerintah daerah menyambut hangat atas kedatangan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah dan isteri. Di kesempatan itu, bupati menjelaskan tentang situasi kondisi di Kabupaten HSU yang berjalan dengan kondusif dan damai, meski di saat pandemic Covid-19.

Bupati juga mengakui tetap menjaga Kabupaten HSU ini dengan sebaik-baiknya. “Sebanyak 105 orang yang terdata Covid-19 di kabupaten ini. Kemudian yang sembuh sejauh ini sebanyak 51 orang, dan masih ada sisa 48 orang dalam perawatan, baik itu di Banjarbaru, perawatan di Amuntai maupun perawatan Mandiri. Adapun yang meninggal sebanyak enam orang, dikarenakan hasil Swab-nya kita diketahui setelah meninggal (positifnya setelah meninggal),” ucap Wahid. 

Bupati juga menerangkan, sebelumnya, pihak pemkabnya telah melakukan rapid test kepada semua pejabat di daerah, termasuk jajaran Polres, jajaran Kodim serta semua petugas di rumah sakit, termasuk Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Sehingga kita berani memastikan, semua yang memberikan layanan kepada masyarakat itu kondisinya sehat,” jelasnya. 

Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah menjelaskan, hingga kini tidak ada yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Namun demikian pemerintah sudah mencadangkan untuk menjalankan New Normal, ujarnya. 

“Untuk melaksanakan New Normal berbagai macam aturan dan protokol harus kita patuhi. Demikian juga di HSU, kita juga sudah harus siap melaksanakan New Normal,” imbuhnya. 

Berkaitan dengan Karhutla, Danrem mengingatkan agar pemerintah setempat selalu waspada dan bersiap dengan kondisi ini, terlebih di daerah  langganan memproduksi asap. “Karakteristik tanah kita berbeda dengan yang lain tanah gambut. Tidak ada api dan tidak ada bara, tiba-tiba asapnya ke luar. Itu lah kenapa tanah kita berbeda dengan tanah yang lain. Solusinya untuk tanah gambut, bukan disiram melainkan digenangi,” ucap Brigjen Firmansyah. (yat)

 

Tambah 114, positif Covid jadi 3.337

BANJARMASIN, K.Pos – Wabah Corona di Kalsel semakin mengkhawatirkan. Jumlah yang positif di Bumi Lambung Mangkurat tersebut, terus bergerak naik.

Berdasarkan informasi terbaru yang didapatkan kalselpos.com dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kalsel melalui juru bicaranya Muhammad Muslim, Kamis (2/7) petang, menyebutkan, sepanjang hari kemarin, kembali terjadi penambahan kasus positif sebanyak 114, hingga total yang positif menjadi 3.337 orang.

Disebutkan, 114 kasus positif itu masing-masing ‘disumbang’ Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 kasus, Kotabaru dan Banjar masing – masing lima kasus. 

Kemudian Batola 2 dan Balangan, masing – masing dua kasus, lalu Tapin tiga kasus. HSS  dan HST  masing – masing satu kasus Tabalong 17, Banjarmasin 35 serta Banjarbaru sebanyak 28 kasus.

Sedangkan total jumlah yang menjalani perawatan, hingga kemarin, sebanyak 2.284 pasien. ODP 753, PDP 347. Sedang yang sembuh 861 dan meninggal 192 kasus, ungkap Muslim. (ans)

 

Uang pajak Ratusan juta ‘gagal’ masuk kas Pemko 

BANJARMASIN, K.Pos – Pemko Banjarmasin telah menertibkan sedikitnya 10 buah reklame bando di sepanjang Jalan A Yani, lantaran ditengarai papan iklan yang membentang di atas jalan raya itu sudah tidak memiliki izin sejak tahun 2018 silam, termasuk pajaknya.

Terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil mengaku, tidak bisa menerima setoran pajak dari pengusaha periklanan tersebut.  “Kalau pajak dari reklame bando, tidak ada. Kalaupun ada, kapan masuknya itu,” ungkapnya, saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD setempat, Rabu (1/7) lalu.

Menurutnya, untuk bisa membayar pajak reklame bando, pengusaha periklanan harus mengurus perizinannya terlebih dahulu ke dinas terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

Kemudian, setelah mendapatkan izin, DPMPTSP akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Bakeuda Banjarmasin. “Kalau sudah masuk kami akan menghitungkan pajaknya. Tapi, untuk kasus ini permohonan itu sama sekali tidak ada yang masuk,” sebutnya.

Selain itu, tambahnya, memang ada beberapa pengusaha periklanan yang telah menyetorkan pajak reklame bando. Namun dasar disetornya pajak tersebut tidak melalui instansi, yang saat ini dipimpinnya.

“Mungkin mereka langsung setor ke kas daerah kita. Itu tidak melalui mekanisme penetapan dari kami. Maka kami titipkan ke penerimaan. Karena mekanisme prosedur penghitungan pajak reklame, itu tidak ada dari kami mengeluarkan ketetapannya,” beber Subhan.

Dikarenakan tidak melalui perhitungan di Bakeuda, maka pihaknya terpaksa mengembalikan pajak reklame bando itu kepada pengusaha periklanan, beberapa hari lalu. “Sudah dikembalikan, sekitar tiga hari yang lalu. Tidak sampai sebulan mengendapnya. Sedangkan dua tahun sebelumnya, sudah lama kami kembalikan. Itu sudah lama,” tukasnya.

Subhan membeberkan pajak reklame bando yang dikembalikan alias ‘gagal’ masuk kas Pemko Banjarmasin, pada tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp400 juta. Sedang, untuk tahun 2020 ini, sedikitnya ada Rp200 juta, yang juga telah dikembalikan kepada pengusaha reklame bando.

Pembayaran pajak reklame bando disebutnya hanyalah inisiatif dari pengusaha saja. “Tidak ada petugas kami yang melakukan penetapan penghitungan (pajak) tersebut,” tandas Subhan Nor Yaumil. (kir)

 

 

Pos terkait