Eks Plt Kasatpol-PP : Saya Siap Dipanggil, 1000% yakin Tindakan Saya Ini Benar

  • Whatsapp
Penertiban reklame bando oleh aparat Satpol-PP Kota Banjarmasin (fudail)

Banjarmasin, kalselpos.com – Setelah resmi dilaporkan oleh beberapa pengusaha advertising ke Polda Kalsel pada Senin (22/6/2020) lalu, pantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik malh mengaku biasa saja dalam menghadapi situasi tersebut.

Eks Plt Kasatpol-PP Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik (fudail)

Pelapor merupakan pengusaha advertising yang kecewa dengan pembongkaran reklame di Jalan Ahmad Yani pada Jumat (19/6/2020) lalu.

Bacaan Lainnya

Pria dengan sapaan Ichwan itu mengatakan, hingga saat ini ia masih belum dihubungi oleh penyidik Polda Kalsel terkait kasus yang membuat dirinya sebagai terlapor.

Menurutnya, saat ini penyidik tengah mengumpulkan keterangan sanksi lain seperti pelapor hingga instansi yang berkaitan dengan kasus tersebut, yakni Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin.

“Penyidik masih mengumpulkan bahan, jadi saya terakhir yang dipanggil, itu informasi yang kita dapat dari kawan-kawan yang sudah dipanggil,” ujarnya.

Kendati berstatus sebagai terlapor, pria yang saat ini menjabat sagai Kepal Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin itu menegaskan, bahwa dirinya siap kapanpun apabila ada pemanggilan penyidik Polda Kalsel.

“Kita tidak pergi kemanapun setelah dilaporkan oleh pengusaha advertising,” ujarnya.

Pasalnya, ia mengaku keputusannya sebagai petugas sekaligus pelaksana pembongkaran reklame bando yang membentang di atas Jalan A Yani, Kota Banjarmasin itu telah sesuai Undang Undang (UU) Nomor 23 yang berlaku.

“Yang memerintahkan penertiban ini adalah UU. Bukan saya, jadi saya siap aja kok,” tukasnya.

Ia melanjutkan, keputusan Satpol-PP tersebut juga hanya bertujuan untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali). Dan reklame bando tersebut telah melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang penyelenggara reklame.

Dalam peraturan tersebut, para pengusaha periklanan wajib menurunkan reklamenya apabila tidak memiliki izin serta habis masa berlakunya.

“Saya yakin seribu persen kalau tindakan saya ini benar. Karena kita memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai pejabat resmi di Satpol-PP,” tegasnya.

Bahkan, Ichwan mengungkapkan, selama menjabat sebagai Plt Kasatpol-PP Kota Banjarmasin, dirinya sudah tiga kali dilaporkan pengusaha hingga warga yang tidak terima dengan keputusannya dalam menegakkan peraturan yabg dianggap sebagai tindakan pembingkaran dan perusakan.

“Kalau kinerja Satpol-PP termasuk perusakan dan masuk dalam pidana, maka semua Kepala Satpol se-Indonesia sudah masuk penjara,” cetusnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Fudail
Editor : zakiri