Bakeuda Kembalikan Ratusan Juta Rupiah Pajak Reklame Bando. Ini Penjelasannya.

  • Whatsapp
Keberadaan reklame bando yang tengah menjadi polemik di Kota Banjarmasin (dok)

Banjarmasin,kalselpos.com– Pemko Banjarmasin telah menertibkan sedikitnya 10 buah reklame bando di sepanjang Jalan A Yani, Banjarmasin. Lantaran ditengarai papan iklan yang membentang di atas jalan raya Kota Banjarmasin itu sudah tidak memiliki izin sejak tahun 2018 silam. Termasuk pajaknya.

Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin Subhan Nor Yaumil (Fudail)

Terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin Subhan Nor Yaumil mengklaim, bahwa tidak ada pajak yang diterima pihaknya dari pengusaha periklanan.

Bacaan Lainnya

“Kalau pajak dari reklame bando, tidak ada. Kalaupun ada kapan masuknya itu?” ungkapnya saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (1/7/2020) sore kemarin.

Pria dengan sapaan Subhan itu menjelaskan, untuk bisa membayar pajak reklame bando, pengusaha periklanan harus mengurus perizinannya terlebih dahulu ke dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

Kemudian, setelah mendapatkan izin, DPMPTSP akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Bakeuda Kota Banjarmasin. “Kalau sudah masuk kami akan menghitungkan pajaknya. Tapi, untuk kasus ini permohonan itu tidak ada masuk,” sebutnya.

Dismping itu, ia mengakui, memang ada beberapa pengusaha periklanan yang telah menyetorkan pajak reklame bando. Namun dasar disetornya pajak tersebut tidak melalui instansi yang saat ini di pimpinnya.

“Mungkin mereka langsung setor ke kas daerah kita. Itu tidak melalui mekanisme penetapan dari kami. Maka kami titipkan ke penerimaan. Karena mekanisme prosedur penghitungan pajak reklame itu tidak ada dari kami mengeluarkan ketetapannya,” papar Subhan.

Dikarenakan tidak melalui perhitungan di Bakeuda, ia menyebut bahwa pihaknya telah mengembalikan pajak reklame bando itu kepada pengusaha periklanan pada beberapa hari yang lalu.

“Sudah dikembalikan, sekitar tiga hari yang lalu. Tidak sampai sebulan mengendapnya. Sedangkan dua tahun sebelumnya sudah lama kami kembalikan. Itu sudah lama,” tukasnya.

Subhan membeberkan pajak reklame bando yang dikembalikan pada tahun sebelumnya sebesar Rp400 juta. Untuk tahun 2020 ini, sedikitnya ada Rp200 juta yang telah dikembalikan kepada pengusaha reklame bando.

“Tahun kemarin ada sekitar Rp400 juta, dan tahun ini ada Rp200 juta sekian. Itu yang terakhir dikembalikan,” sebut Subhan.

Sehingga Subhan menegaskan, karena tidak melalui mekanisme yang ada, maka pajak yang tadinya dibayarkan oleh pengusaha periklanan disebut hanyalah titipan saja.

Di samping itu, pembayaran pajak reklame bando disebutnya hanyalah inisiatif dari pengusaha saja. “Tidak ada petugas kami yang melakukan penetapan penghitungan (pajak) tersebut,” tandas Subhan.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Zakiri