Polemik Reklame Bando, Dewan Pertanyakan Pertentangan Perda dan Perwali

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, M. Isnaini

Banjarmasin, kalselpos.com – Penertiban reklame bando oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Banjarmasin yang menjmbulkan polemik beberapa waktu lalu, ternyata mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Banjarmasin.

Terutama dari Komisi III DPRD Kota Banjarmasin yang membidangi infrastruktur.

Advertisements

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M. Isnaini mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 20 Tahun 2010 memang melarang keberadaan reklame bando tersebut. Begitu pula di Perda Nomor 16 Tahun 2014.

“Cuma yang mengherankan itu di Perwali Nomor 23 Tahun 2016 pasal 7 huruf c justru memperbolehkan tentang keberadaan bando yang berada di jalan,” ucapnya pada awak media pada Rabu (1/7/2020) siang.

Sehingga, politisi Fraksi Gerindra itu mempertanyakan bagaimana posisi hukum dari keberadaan papan iklan yang membentang di atas jalan raya tersebut.

Menurutnya, Pemerintha Kota (Pemko) sendiri harus duduk bersama untuk membicarakan halnyang berkaitan dengan keberadaan reklame bando itu. Karena, di Perwali yang seharusnya menjelaskan secara rinci isi Perda, justru terdapat lertentangan dengan memperbolehkan adanya reklame bando.

“Sifat dari dua (payung hukum) ini saya kira harus diselesaikan,” tegas Isnaini.

Menanggapi hal itu, ia mengku akan melakukan rapat lintas komisi di DPRD Kota Banjarmasin untuk segera memanggil Pemko Banjarmasin, guna mencari solusi terkait polemik reklame bando ini.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa sebagai kota perdagangan dan jasa, Banjarmasin sangat bergantung dengan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pajak reklame bando.

“Di sisi lain, masyarakat yang mempunyai usaha di bidang itu juga harus ada kepastian. Hal ini yang akan kita coba sinergikan,” tukasnya.

Sehingga, Isnaini pun menyoroti dan mempertanyakan, hal yang dimbil sehingga menjadi dasar oleh Wali Kota untuk membuat satu aturan yang memperbolehkan keberadaan reklame bando di atas jalan raya.

“Inilah yang harus kita cari tahu, kalau memang melanggar Perda tentunya Perwali harus bisa bertanggungjawab terhadap hal ini,” pungkasnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Zakiri

Advertisements

Tinggalkan Balasan