Penggunaan Anggaran Covid-19: “Jangan ada dusta diantara kita”

H. Supiansyah ZA, SE MH, Ketua DPRD Tanah Bumbu.

Batulicin, kalselpos.com – Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) salah satu daerah yang memiliki kasus tertinggi Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel), namun demikian tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi juga yang tertinggi.

Hal itu diakui Katua DPRD Kabupaten Tanbu H. Supiansyah ZA, SE MH. Ia pun mengungkapkan, anggaran penanganan Covid-19 Tanbu yang disediakan Pemkab kemudian dikelola Tim Gugus Tugas Covid-19 Tanbu dengan angka kisaran 240 Miliar.

Bacaan Lainnya

“Tentunya jumlah angka yang tersedia itu bukanlah nilai yang sedikit,” ucapnya.

Anggaran itu terangnya diambil atau digeser dari belanja modal ditambah belanja barang dan jasa dengan pergeseran anggaran sekitar 35 persen, ketemu diangka 245 Miliar sesuai laporan Pemkab Tanbu. 

Maka dia mengharapkan pandemi ini tidak berlarut-larut, sehingga sisa anggaran yang ada bisa dikembalikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

“Kira-kira 10 hari yang lalu anggaran yang sudah digunakan sekitar 13 Miliar, mungkin sampai hari ini sekitar 20 M kurun waktu 3 bulan,” ujar H. Upi sapaan akrab Ketua DPRD Tanbu ini.

Menurutnya, apabila kondisi seperti ini berjalan 3 bulan kedepan, maka anggaran yang terpakai sekitar 40 Miliar. “Mudah-mudahan tidak berkepanjangan pandemi Covid-19 di Tanbu dan umumnya di Kalsel,” ucapnya.

Hasil laporan Gugus Tugas Covid-19 Tanbu sudah melaksanakan 12.000 Rapid Test dan 8000 Swab Test di Bumi Bersujud dengan hasil positif sebanyak 140 dan baru-baru ini total tingkat kesembuhan terbanyak di Kalsel dengan angka 103 sembuh dan meninggal 3 orang.

“Gambaran tersebut sudah sangat luar biasa atas kinerja rekan-rekan Gugus Tugas Covid-19 disini,” tuturnya.

H. Upi menjelaskan, dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, pihak DPRD tidak dilibatkan hasil kesepakatan SK 2 Menteri. Namun, tetap ada fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Untuk itu DPRD Tanbu telah membuat tim pengawasan terhadap Gugus Covid-19 Tanbu hingga ke desa-desa sebab ini uang rakyat,” cetusnya.

Kendati dalam Perpu menyangkut dengan kegiatan Covid-19 tidak boleh dihalang-halangi dan tidak bisa dipenjarakan. Namun hal yang dimaksud adalah semua yang mereka lakukan memang benar sesuai aturan yang berlaku.

“Kami tidak pernah menghalang-halangi bahkan permintaan mereka selalu kita turuti. Akan tetapi, bila ditemukan kejanggalan-kejanggalan usai pandemi ini berakhir, maka akan kami bentuk Pansus untuk pertanggung jawabannya,” tegasnya. 

Untuk itu saran H. Upi, harus jujur terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Tanbu. “Agar jangan ada dusta diantara kita,” tukasnya. 

 

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis: Kristiawan
Editor: Bambang CE

Pos terkait