Ibnu Sina Tidak ingin Tempat Ibadah jadi klaster Baru

  • Whatsapp
Ilustrasi aktivitas salah satu masjid (dok)

BANJARMASIN, Kalselpos.com Meski pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin sudah berakhir pada akhir Mei kemarin. Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tetap menghimbau kepada pengurus masjid agar tidak langsung membuka untuk melakukan shalat berjamaah.

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina menyampaikan bahwa ia tidak ingin tempat ibadah tersebut menjadi salah satu tempat penyebaran atau klaster baru akibat tidak taatnya warga dengan himbauan pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Itu yang paling kita hindari ketika diberhentikannya PSBB ini,” ucapnya pada awak media di sela kunjungannya di Posko Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) di Komplek Herlina Perkasa, tepatnya di depan masjid Ar-Raudah, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (1/6/202) sore.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah menyiapkan 5 Masjid yang akan menjadi percontohan untuk diterapkan di setiap masjid yang ada di Bumi Kayuh Baimbai itu saat menghadapi pandemi Covid-19.

 

Baca Berita Hari Ini, Berita Terbaru Terkini | kalselpos.com | Media Terpercaya dan Terverifikasi Dewan Pers

 

“Salah satunya Masjid Agung Miftahul Ihsan yang ada di jalan Pangeran Antasari, Kelayan Luar Banjarmasin tengah. Disana nanti akan kita terapkan standar protokol kesehatan dalam beribadah di dalam masjid,” terangnya.

Ia menjelaskan, di 5 masjid percontohan itu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, harus memakai masker serta membawa sejadah sendiri. Sehingga jika ada warga sedang dalam kondisi sakit, maka dianjurkan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Cukup shalat di rumah saja.

“Daripada ynag sakit tadi menularkan penyakitnya pada jemaah lain, jadi lebih baik di rumah saja sholatnya,” ungkap orang nomor satu di Banjarmasin itu.

Selain itu, Protokol kesehatan yang dimaksud juga dilakukan pada pengaturan jarak shaf dan harus menyediakan sabun untuk digunakan saat mencuci tangan ketika memasuki maupun saat keluar masjid. Sesuai dengan himbauan yang disampaikan Pemko pada saat rapat evaluasi PSBB tahap III pada 31 Mei yang lalu.

“Kita akan berkordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan dewan mesjid agar jangan sampai warga berpikiran ketika PSBB ini dicabut dianggap sebagai kebebasan. Intinya harus sesuai dengan peraturan yang tertera di SE Kementrian Agama,” pungkas Ibnu

Penulis : Zakiri
Penanggungjawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *