Komisioner KPU sebut Pilkada Kalsel Minus Anggaran

  • Whatsapp
Komisioner Komisi KPU Kalsel, Edy Ariansyah saat dikonfirmasi Kalsel Pos. (Dik)

BANJARMASIN, Kalselpos.com  – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan (Kalsel) Edy Ariansyah menyampaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur, walikota bupati serentak pada 9 Desember 2020 mendatang telah disimulasikan terkait dana penyelenggaraan Pilkada di Kalsel, sesuai protokol kesehatan hasilnya minus anggaran antara Rp 50 sampai Rp 60 miliar.

“Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Kalsel kekurangan dana,”ujar Edy saat dikonfirmasi kalselpos.com, Minggu (31/05).

Bacaan Lainnya

Untuk teknis pelaksanaan Pilkada, sambungnya, tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan Virus Corona (Covid-19).

Penerapan Pilkada nanti, agak berbeda, tidak seperti 5 tahun lalu, pastinya harus menggunakan masker, jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan di setiap TPS.

 

Baca Berita Hari Ini, Berita Terbaru Terkini | kalselpos.com | Media Terpercaya dan Terverifikasi Dewan Pers

 

Terkait kekurangan anggaran, terletak pada keperluan operasional protokol kesehatan saat Pilkada, sebutnya”.

Pemerintah telah menandatangani anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak di Kalsel melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 150 miliar dan sebanyak Rp 1,9 miliar telah dimanfaatkan untuk tahapan pelaksanaan.

Untuk kekurangan itu, menurutnya, bisa saja ditutupi melalui APBD yang masuk dalam NPHD Pemerintah Daerah.

Edy mengungkapkan, membengkaknya dana pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, dikarenakan harus sesuai protokol kesehatan, diantaranya ada keharusan mengurangi jumlah pemilih di setiap TPS sesuai regulasi dalam undang-undang maksimal 18 pemilih di setiap TPS.

“Kami tidak ingin muncul lagi cluster baru di TPS,”tegasnya.

Oleh karena itu, ia menghendaki jika jumlah pemilih di TPS dikurangi konsekuensinya. Begitu juga TPS ditambah maka jumlah pembentukan tes terkait protokol kesehatan yang memuat tempat pencucian tangan, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan termasuk jarak tempat duduk pemilih maupun petugas di TPS harus diperluas.

“Semakin luas TPS tentu ada tambahan anggaran pelaksanaan nantinya,”pungkasnya.

Penulis : Sidik Alponso
Editor : Muliadi
Penanggungjawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *