DPRD diminta awasi penggunaan anggaran Covid-19

  • Whatsapp
H Muhammad Hasan, Ketua LSM Pemuda Islam Kalimantan Selatan.

BANJARMASIN, Kalselpos.com Ketua LSM Pemuda Islam Kalimantan Selatan, H Muhammad Hasan meminta Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Daerah di 13  Kabupaten/Kota transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

“Karena dana Covid  berasal dari uang rakyat lewat pajak yang mereka bayar, karena itu harus jelas penggunaannya,” ujar Hasan kepada kalselpos.com, Minggu (31/5/2020).

Bacaan Lainnya

Diutarakannya, dana yang terpakai tersebut harus jelas, berapa digunakan untuk penanganan penyebaran virus corona termasuk untuk keperluan tenaga medis. Kemudian berapa yang akan digunakan untuk penanganan pasca penyebaran virus, serta berapa untuk recovery ekonomi yang cukup terdampak saat ini.

Menurut mantan Ketua KNPI Kalsel dua periode ini,  penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sangat rawan dan rentan disalahggunakan alias dikorupsi. 

Pria yang kesohor dengan gelar si raja demo itupun meminta masyarakat untuk mengawasi anggaran Covid-19. “Pengawasan dilakukan melalui DPRD. Wakil rakyat harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. DPRD kita harus aktif mengawasi anggaran dan peruntukannya, tidak bisa sembarangan menggunakan dana itu,” cetusnya.

 

Baca Berita Hari Ini, Berita Terbaru Terkini | kalselpos.com | Media Terpercaya dan Terverifikasi Dewan Pers

 

Untuk mencegah aksi atau tindakan oleh oknum nakal yang menyalahgunakan anggaran tersebut, papar Hasan, maka harus melibatkan semua pihak termasuk Kepolisian, Kejaksaan, BPK, lembaga Indenpenden lainnya dan masyarakat luas.

“Sangat disayangkan jika  gugus tugas yang telah dibentuk kurang transparan terhadap penggunaan dana Covid-19. Saya menyarankan organisasi LSM, OKP, Media atau wartawan yang ada di Banua bisa dilibatkan, agar semua Rancangan Kegiatan Belanja (RKB), yang sudah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan bisa, diketahui semua pihak. Jangan ada hal-hal yang di sembunyikan, dalam penggunaan anggaran pencegahan Virus Covid-19 di iKalsel,” harap Hasan.

Ditambahkannya, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari pandemi seperti situasi saat ini. Jika lalai, Pasal 52 undang-undang ini memberikan sanksi pidana kepada badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 

“Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan yang jelas dan tegas dalam situasi wabah Corona ini,” ujarnya.

Hasan berujar, karena itulah penting untuk pemerintah dan semua pihak yang terlibat bahwa pengelolaan keuangan bencana harus terbuka. “Siapa pun yang mau coba-coba untuk menyelewengkan anggaran musibah Covid-19, kami akan bertindak tegas untuk melaporkannya,” tegasnya.

Namun Hasan yakin dan percaya penggunaan anggaran Covid-19 di Kalsel berjalan dengan transparan dan dapat diketahui semua pihak. 

“Kita yakin dibawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor semuanya akan berjalan dengan baik. Semoga Corona segera pergi dan lenyap dari muka bumi,” tutupnya.

Penulis: Anas Aliando
Editor: Bambang CE
Penanggung jawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *