Banjarmasin Belum Penuhi Syarat Terapkan New Normal

  • Whatsapp
Ilustrasi, aktivitas warga yang ada di salah satu pusat perbelanjaan (dok)

BANJARMASIN,Kalselpos.com – Berakhirnya masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Kota Banjarmasin pada 31 Mei 2020, tidak menjadi jaminan bahwa kota dengan julukan Seribu Sungai itu langsung bisa menerapkan ‘New Normal’ atau tatanan pola kehidupan yang baru seperti yang telah diberitakan oleh awak media beberapa waktu lalu.

Pasalnya indikator pelaksanaan ‘New Normal’ tersebut adalah kondisi kurva dari kasus terkonfirmasi positif minimal harus dalam keadaan landai. Namun hal itu belum terlihat di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan itu.

Bacaan Lainnya

“Masih ada ancaman peningkatan grafik kasus positif virus Corona, belum ada indikasi melandai. Jadi Banjarmasin belum memenuhi syarat dari Pemerintah Pusat dalam menerapkan New Normal” ucapnya pada awak media disela rapat evaluasi PSBB Tahap III di Rumah Dinas Walikota Banjarmasin, Minggu (31/05/2020) sore.

 

Baca Berita Hari Ini, Berita Terbaru Terkini | kalselpos.com | Media Terpercaya dan Terverifikasi Dewan Pers

 

Kendati demikian, ia menyebut jika kondisi tanggap darurat pencegahan Covid-19 akan tetap diberlakukan setelah PSBB Tahap III itu berakhir dengan tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan di aktivitas keseharian warga yang tinggal di Bumi Kayuh Baimbai tersebut.

Untuk mendisiplinkan warga dalam menjalankan protokol tersebut, ia mengaku, dalam waktu dekat alan membuat Surat Keputusan (SK) Walikota yang ditujukan kepada Komandan Kodim (Dandim) 1007/Banjarmasin dan Kapolresta Banjarmasin sebagai koordinator dalam menjalankan tugas pendisiplinan warga.

“Sesuai arahan Presiden RI, dalam masa ini TNI-Polri akan bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan virus Corona,” ujarnya.

Selain itu, ia menerangkan bahwa pihaknya akan mengikuti pedoman pelaksanaan aktivitas masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328.

Sehingga, pemberlakuan jam malam dan pos jaga di perbatasan kota akan ditiadakan. Namun kebijakan Perwali Nomor 37 tahun 2020 itu akan dialihkan kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) di tingkat kelurahan, kampung maupun komplek perumahan.

“Walaupun itu tidak ada di dalam Undang-Undang RI, tapi bisa mengamankan lingkungan tempat tinggal warga, sehingga tametap mempersempit ruang untuk terjadi penularan,” pungkasnya.

Penulis : Zakiri
Penanggungjawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *