DPRD Tapin Ajukan 6 Raperda Inisiatif

  • Whatsapp
PARIPURNA-Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapin penyampaian Ranperda inisiatif DPRD Tapin dan Usulan Pemkab Tapin.(ist)

RANTAU, Kalselpos.com – Sebanyak 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diusulkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten Tapin pada Rapat Paripurna DPRD Tapin Kamis (28/5).

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Tapin H Yamani dan Wakil H Sulaiman Noor dan Midpay Syahbani. Pemerintah kab Tapin dihadiri Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor.

Bacaan Lainnya

Sebanyak 6 buah Raperda inisiatif DPRD Tapin dan 1 (satu) buah usulan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Melalui Juru bicara Bapemperda DPRD Tapin H Deddy Arief Budiman menyampaikan 6 (enam) buah Ranperda usulan DPRD Tapin yaitu pertama Ranperda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kedua Raperda tentang perubahan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan di Kabupaten Tapin, ketiga Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 08 tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.

Kemudian yang ke empat Raperda Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Kelima Raperda Tentang Penanganan Pemeluk Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau P3KS dan keenam raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin nomor 04 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“Enam buah Ranperda tersebut inisiatif dari masing-masing 3 Komisi DPRD Kabupaten Tapin, “kata Deddy.

Untuk pembuatan naskah akademik raperda tersebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

“Kami berharap 7 Rancangan peraturan daerah tersebut dapat diterima untuk dibahas sesuai prosedur dan mekanisme pada jenjang rapat-rapat pembahasan-pembahasan selanjutnya, “ujarnya.

 

Baca Berita Hari Ini, Berita Terbaru Terkini | kalselpos.com | Media Terpercaya dan Terverifikasi Dewan Pers

 

Sementara Pemerintah Kabupaten Tapin mengusulkan satu buah usulan ranperda disampaikan Wakil Bupati Tapin Syafrudin Noor yaituRancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera ulang.

“Peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera atau Tera ulang yang disampaikan dalam rangka untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD), “ujarnya.

Menurut Wabup Rancangan peraturan daerah ini termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang dipungut kepada wajib retribusi atas pembayaran jasa pelayanan tera atau Tera ulang terhadap alat ukur alat takar alat timbang dan perlengkapannya.

Pihaknya berharap enam buah ranperda inisiatif DPRD Tapin dan satu buah usulan Pemkab Tapin tidak bertentangan aturan perundangan yang lebih tinggi dan dapat bahas pada jenjang rapat-rapat berikutnya.

Penulis:dillah
Editor:wandi
Penangung jawab:SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *