Ketua DPRD Kotabaru Dialog bersama RGS

Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, melaksanakan dialog berkenaan dengan penanganan Covid-19 di bumi Saijaan.

KOTABARU, Kalselpos.com – Sebagai upaya nyata agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kotabaru, berbagai langkah pun dilakukan baik secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan informasi Covid-19 juga melakukan dialog yang langsung disiarkan melalui stasiun radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yakni Radio Gema Saijaan (RGS).

Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis beberapa waktu lalu melaksanakan dialog yang dimotori oleh H Kisra Sarwansyah secara langsung memberikan pertanyaan kepada Ketua DPRD Kotabaru berkenaan dengan penanganan Covid-19 di bumi Saijaan.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatannya, disampaikan oleh Ketua DPRD Kotabaru bahwa, berkaitan dengan tupoksinya, maka DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menyelesaikan refocusing dan realokasi anggaran terkait percepatan penanganan Covid-19. Pada rapat pertama menyepakati belanja tidak terduga awalnya Rp 13,2 miliar, dan Rp 3 miliar untuk jejaring sosial atau bantuan masyakat yang akan segera disalurkan.

Kemudian, lanjutnya, dalam rapat kedua pembahasan masih terkait refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, DPRD dan TAPD menambah lagi Rp 35,8 miliar. Untuk anggaran DPRD sendiri dipangkas sekitar Rp 7 miliar yang masuk di anggaran tambahan Rp 35,8 miliar untuk penanganan Covid-10 tersebut.

“Dalam penanganan Covid-19 ini, juga diperlukan peran serta masyarakat yang paling tidak bisa mematuhi imbauan pemerintah sehingga mata rantai penyebaran virus dapat terputus,” tutur Syairi.

 

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan

Selatan dan Nasional

 

Dijelaskannya lebih jauh, begitu Pemerintah Provinsi menetapkan status tanggap darurat dan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Kotabaru juga menetapkannya. Saat itu, pihaknya melihat anggaran tanggap darurat hanya sebesar Rp 2 miliar dan atas dasar itu DPRD meinisiasi pembahasan anggaran untuk penanganan Covid-19, dan anggaran yang sudah di refocusing dan realokasi kurang lebih Rp 50 miliar untuk penanganan kesehatan, jejaring bantuan sosial serta dunia usaha.

“DPRD bersama Bupati melalui Sekda sudah menyampaikan agar BPBD, Dinas Kesehatan,rumah sakit untuk selalu berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APID) atau Inspektorat agar dalam penggunaaan anggaran jangan sampai salah langkah,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2020, ada ketentuan pemotongan anggaran daerah, dan Kabupaten Kotabaru ada pemangkasan anggaran sebesar Rp 153 miliar.

“Dengan pemangkasan itu, tentu sangat berdampak terhadap pembangunan di daerah, di sisi lain kita harus memperhatikan bagaimana penanganan Covid-19, dan kami sudah bersurat ke Bupati untuk segera menghentikan proses lelang khususnya proyek-proyek besar karena bisa berdampak terhadap APBD akibat pemotongan APBD. Apabila proyek-proyek besar itu tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan utang daerah,” imbuhnya pula.

Diakhir dialog, ia mengimbau agar seluruh masyarakat tetap tenang, tidak panik dan selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk kebaikan bersama dan menjadi harapannya situasi pandemi bisa cepat berlalu.

Penulis : Fauzi
Editor : Aspihan Zain
Penanggung jawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

 

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan

Selatan dan Nasional

Pos terkait