Kemenkes Setujui Banjarmasin Terapkan PSBB

Ibnu Sina.

BANJARMASIN, Kalselpos.com – Setelah melalui proses panjang, rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Banjarmasin, akhirnya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/262/2020 tentang Penetapan Pembatasan PSBB di Wilayah Kota Banjarmasin yang ditandatangani oleh Menkes RI dr. Terawan Agus Putranto.

Bacaan Lainnya

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan dan Pengendalian (P3) Covid-19 Kota Banjarmasin Dr Machli Riyadi membenarkan atas keberadaan surat keputusan yang sempat beredar di media sosial ini.

Menurutnya, surat tersebut dikirimkan kepadanya dari Biro Hukum Kemenkes RI. “Alhamdulillah tepat malam ini kita dapat kabar tentang ini dari Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan,” ucapnya, Minggu (19/04/2020) malam.

Setelah mendapatkan persetujuan, pihaknya mengaku akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait adanya penerapan PSBB kurang lebih dalam empat hari ke depan.

“Kalau tidak ada kendala Kamis atau Jumat mendatang, PSBB akan diterapkan di Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Selain itu, bantuan akan diberikan pada masyarakat terdampak dari penerapan kebijakan itu terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Lanjutnya, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait: pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan Kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industry, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

 

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan

Selatan dan Nasional

 

Namun, Pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

Ia memaparkan, Pembatasan tersebut berlaku terkecuali bagi supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Sedangkan untuk pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Penulis : F Zakiri/Fudael
Penanggung Jawab : SA Lingga

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

 

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan

Selatan dan Nasional

Pos terkait